HEADLINELAMPUNG, PESISIR BARAT-DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar rapat Paripurna Persetujuan Raperda Usulan Kepala Daerah, Rabu (23/03/2022).
Kali ini, Bupati Pesibar Agus Istiqlal didampingi Wakil bupati (Wabup), Zulqoini Syarif mengikuti rapat paripurna tersebut, secara virtual meeting.
Paripurna itu, dihadiri juga oleh Plt Sekda, Jalaludin, Kepala Bappeda Gunawan, Kepala BPKAD Kasmir, Plt Kadis Kominfotik dan Persandian Miswandi Hasan, serta perwakilan dari Bagian Hukum Setdakab.
Sementara itu, Ketua DPRD Nazrul Arif dan anggota DPRD mengikuti rapat paripurna secara virtual meeting di Kantor DPRD Kabupaten Pesibar.
Bupati Agus Istiqlal mengatakan, DPRR dan eksekutif telah melalui rangkaian kegiatan proses pembentukan lima Raperda yakni, Tata kelola badan usaha milik daerah, Sumbangan pihak ketiga, Pokok- pokok pengelolaan keuangan daerah, Lembaga penyiaran publik lokal radio siaran Krui, dan Perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudi daya ikan.
Dikatakannya, mulai dari tahap paripurna penyampaian nota pengantar, paripurna penyampaian pandangan umum fraksi- fraksi, paripurna penyampaian jawaban pemerintah teradap pandangan umum fraksi- fraksi, pembahasan di tingkat badan pembentukan peraturan daerah dan pada hari ini kita mengadakan rapat paripurna persetujuan ranperda usul kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022.
Dijelaskannya, dalam proses pembentukan peraturan daerah terdapat tahapan fasilitasi atau pengawasan oleh Gubernur sesuai dengan amanat pasal 88 peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dari fasilitasi yang telah dilaksanakan, Gubernur Lampung memberikan hasil fasilitasi di maksud melalui surat Gubernur nomor: 188.342/0868/03/2022 tanggal 8 maret 2022 hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat.
Kemudian, berdasarkan surat Gubernur tersebut, terdapat 3 (tiga) ranperda yang tidak mendapat izin Gubernur untuk disetujui bersama DPRD karena adanya penyederhanaan birokrasi serta penyederhanaan sistem perundangan terhadap ranperda inisiatif DPRD tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudi daya ikan cukup dan 2 (dua) ranperda usul kepala daerah tentang tata kelola badan usaha milik daerah serta ranperda tentang sumbangan pihak ketiga. kemudian, untuk ranperda yang dapat dilanjutkan ke tahap paripurna persetujuan ada 2 (dua), yaitu ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan ranperda tentang lembaga penyiaran publik lokal radio siaran krui.
Dalam penyusunan ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam ranperda ini juga mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh sebab itu dianggap perlu untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
Kemudian, kata Bupati Pesibar, untuk ranperda lembaga penyiaran publik lokal radio siaran krui disusun berdasarkan ketentuan undang- undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal.
Agus Istiqlal mengharapka, dengan ditetapkannya dua peraturan daerah usul kepala daerah dimaksud, dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Pesibar. (HL-BW)
