HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG-Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menyatakan, orientasi ke depan adalah membangun ekonomi rakyat. Apapun yang dilakukan, ekonomi rakyat harus menjadi landasan utama.
Penegasan itu, disampaikan Gubernur Arinal saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung tahun 2022, di Ballroom Novotel Hotel Bandar Lampung, Senin (11/04/2022).
Diketahui, Musrenbang yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, digelar untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.
Kali ini, Musrenbang Provinsi Lampung diikuti juga Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Perwakilan Kementerian PPN, Bappenas, anggota DPD RI, Forkopimda
Wakil Gubernur, Sekdaprov, Rektor dan Akademisi, serta Bupati/Walikota se-Lampung.
Arinal menyatakan, pemikiran konstruktif akan menjadi bahan sangat penting bagi Pemprov Lampung, untuk merumuskan program-program pembangunan guna meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah, yang akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif, memperkuat keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik.
“Disinilah arti penting, dari Musrenbang, seberapa besar dampak, nilai dan manfaat perencanaan tersebut bagi masyarakat,” imbuhnya.
Ia menyatakan, rangkaian proses Musrenbang merupakan komitmen untuk menciptakan keselarasan pandangan, dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, kata Arinal, proses perencanaan pembangunan yang baik, disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.
Dijelaskannya, aaat ini perkembangan perekonomian Provinsi Lampung sudah mulai membaik. Hal itu, ditandai dengan perekonomian tahun 2021 yang tumbuh positif sebesar 2,79 persen.
Kemudian, capaian indikator makro pembangunan lainnya, seperti menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 12,76 persen pada tahun 2020 turun signifikan menjadi sebesar 11,67 persen pada tahun 2021.
Arinal mengatakan, sejak tahun 2019 hingga saat ini Provinsi Lampung sudah berhasil memperoleh 68 penghargaan yang menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan.
“Pemprov Lampung juga menaruh harapan kepada pemerintah pusat, untuk memberi dukungan beberapa program yang telah diusulkan dalam rapat koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Dikatakan Arina usulan yang disampaikan yaitu, Pengembangan Kawasan Sentra Perbenihan Padi di Kabupaten Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang dan Tulangbawang Barat, Pengembangan Kawasan Sentra Usaha Pangan dan Holtikultura Berbasis Korporasi di Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang dan Tulangbawang Barat, dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
Kemudian, Pengembangan Kawasan Peternakan Kambing Berbasis Korporasi di Kabupaten Pringsewu, Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Lampung di Kabupaten Lampung Selatan, Rumah Susun bagi ASN/TNI/Polri, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Lampung Selatan Pengembangan Pelabuhan Mesuji, dan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lampung Lintas Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung.
Ditambahkan Arinal, beberapa inovasi penguatan ekonomi juga dilakukan Pemprov Lampung yakni, Kerjasama perdagangan dengan Bangka Belitung, Implementasi Program Kartu Petani Berjaya, Pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan BUMDes dan Smart Village, Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Desa Wisata, Agro Wisata Lampung Kaya Festival, Kawasan Wisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City (BHC) Pengembangan Bandara Radin Inten II, Pekon Serai/Taufik Kiemas, dan Gatot Subroto, dan Percepatan terwujudnya Wilayah Metropolitan Bandar Lampung Raya. (HL-Bud/Ayu)
