HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG-Aksi unjuk rasa dari berbagai kelompok mahasiswa terjadi di beberapa daerah di tanah air untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Aksi simpatik diperlihatkan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Mingrum Gumay, dan Kapolda Irjen Pol Hendro Sugiatno, menemui langsung para pendemo yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil (AML), di Gerbang Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (13/4/2022).
Dalam aksi demonstrasi tersebut, Koordinator Gerakan AML, Tommy Pasha menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi ini. Diantaranya, menolak kenaikan harga BBM, menuntut perwujudan reforma agraria sejati, menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok, mencabut UU No: 11/2020, tentang Cipta Kerja.
Selanjutnya, menuntut kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mengecam keras tindakan represivitas aparat keamanan terhadap aliansi dan menuntut menghentikan kriminalisasi bagi aktivis Gerakan Rakyat Indonesia.
Sementara itu, setelah sebelumnya meminta barikade kawat berduri untuk dibuka, Gubernur Arinal mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan perwakilan ribuan massa demonstran yang terdiri dari berbagai mahasiswa dan elemen masyarakat.
Sekitar satu jam Gubernur Arinal berdialog dan mendengarkan aspirasi perwakilan massa.
Gubernur Arinal menyampaikan beberapa poin yang telah dilakukan Pemprov Lampung, terkait kenaikan harga BBM, adalah kebijakan pemerintah pusat.
Sementara itu, untuk kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, Gubernur Arinal menyatakan, Pemprov Lampung telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya, diantaranya, melakukan Operasi Pasar Murah (OPM) di seluruh kabupaten/kota, dan turun langsung melakukan Sidak.
“Kami telah melakukan OPM, seminggu dua kali di seluruh kabupaten/kota se-Lampung,” ujarnya.
Ia juga menjamin kestabilan harga bahan pokok, karena Lampung merupakan penghasil terbaik produk-produk pertanian dan perkebunan.
Sedangkan, untuk tuntutan lainnya, Arinal menyatakan, dalam tata kelola pemerintahan memiliki mekanismenya sendiri. Namun, Pemprov Lampung akan berupaya meneruskan dan menyuarakan berbagai tuntutan demonstran yang bukan kewenangan daerah kepada pemerintah pusat.
“Tata kelola pemerintahan, ada administrasi, UU, dan peraturan lainnya. Kami sebagai eksekutif, mematuhinya,” imbuhnya.
Sedangkan, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengatakan, bahwa Gubenur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah akan menyuarakan tuntutan massa demonstran.
“Saya yakin, suara adik-adik adalah bagian yang tak terpisahkan dari suara masyarakat akan disampaikan kepada pemerintah pusat,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Pol Hendro Sugiatno menyerukan agar para pendemo untuk tetap menjaga kondusivitas dan ketertiban aksi. (HL-Bud/Ayu)
