6.415 Pamong dan Kader di Kota Metro Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

193
Pemkot Metro menambah jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pamong dan kader. (foto: ist)

HEADLINELAMPUNG, METRO-Pemerintah Kota Metro kembali menambah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pamong dan kader. 

Hingga kini tercatat sebanyak 6.415 aparatur mendapatkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga terjadi penambahan dari jumlah sebelumnya yakni 3.696 peserta.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Metro, Komaruddin, menjelaskan,  untuk tahun ini ada penambahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bila tahun sebelumnya kepesertaan hanya mencapai 3.696 peserta tahun ini bertambah menjadi 6.415 peserta. 

“Ada penambahan kepesertaan BPJS ini sebanyak 2.727 peserta. Sehingga total tahun ini ada 6.415 aparatur yang akan mendapatkan asuransi,” kata Komaruddin, Senin (04/07/2022).

Ia menjelaskan, penambahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut diperuntukan bagi pegawai Poskeskel, kader posyandu lansia, Linmas, dan kaum. Kemudian, guru TPA, guru sekolah minggu, marbot, juru kunci makam dan LPM kelurahan.

BACA JUGA:  Peringati HSN, DPW PKB Lampung Gelar Vaksinasi di Ponpes Riyadlu Ulum

“Kalau untuk tahun sebelumnya asuransi kita berikan hanya kepada tenaga harian lepas (THL), pamong dan kader posyandu. Untuk tahun ini ada tambahnya bagi kaum, guru ngaji, marbot dan lainnya,” imbuhnya.

Menurutnya, untuk nilai anggaran yang dialokasikan pada BPJS Ketenagakerjaan tersebut juga mengalami kenaikan. Sebelumnya anggaran yang dialokasikan untuk asuransi tersebut sebesar Rp587.520.480. Sementara untuk tahun ini bertambah sebesar Rp217.287.360. 

“Sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk asuransi ini sebesar Rp804.807.840. Asuransi ini dialokasikan dengan jangka waktu 2 tahun atau sampai dengan tahun 2024,” bebernya.

Sebelumnya, Walikota Metro, Wahdi mengatakan bahwa perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan upaya perlindungan sekaligus pengalihan tanggungjawab atas perawatan. Kemudian pengobatan dan santunan terhadap resiko kecelakaan kerja dan kematian.

BACA JUGA:  Disdukcapil Tubaba Gelar Pelatihan Operator Tiyuh

“Bila terjadi kecelakaan kerja, maka peserta berhak memperoleh perawatan dan pengobatan sampai sembuh. Kemudian peserta juga akan mendapatkan santunan sementara bagi yang tidak mampu bekerja sampai peserta mampu bekerja kembali,” terangnya.

Selanjutnya, jika peserta mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat tetap, maka peserta berhak mendapatkan santunan cacat tetap berdasarkan derajat kecacatan yang dialami. Kemudian, jika peserta mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan peserta meninggal dunia, maka peserta mendapatkan santunan kematian karena kecelakaan kerja.

“Yakni sebesar 60 persen dikalikan 80 di kali gaji atau upah 1 bulan yang dibayarkan sekaligus biaya pemakaman. Namun jika peserta meninggal dunia disebabkan bukan karena kecelakaan kerja, maka peserta berhak mendapatkan santunan kematian dan biaya pemakaman dengan nilai sebesar Rp42 juta,” ungkapnya.(HL-dwi)