Sat Pol PP Kota Metro Ancam Bongkar Bangunan Mentel tak Berizin

77

HEADLINELAMPUNG, METRO– Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Metro memastikan tidak ada aktivitas pembangunan menara telekomunikasi (mentel) yang belum berizin. Bahkan, Korp Praja Wibawa tersebut mengancam akan membongkar bangunan, jika pihak perusahaan tidak mempunyai itikad baik.

Hal itu, ditegaskan oleh Kepala Bidang Penegak Perda Sat Pol PP Kota Metro, Yoseph Nenotaek. Menurut dia,  pihaknya sudah dua kali turun ke lokasi, tapi sampai hari ini belum ada itikad baik dari pihak perusahaan yang membangun mentel tersebut. “Berarti yang bersangkutan mau coba main-main dengan Pemerintah Kota Metro. Kami ini punya aturan, ada mekanisme yang jelas. Jadi kalau tetap membandel kami akan lebih tegas lagi, kami akan bongkar paksa,” kata Yoseph Nenotaek, Selasa (11/10/22).

Ia meneruskan, dalam tinjauanbersama tim teknis dari Dinas PUTR dan Dinas PMPTSP, pihaknya juga menemukan kondisi pekerja menara yang tak dilengkapi dengan perlengkapan keamanan diri saat melaksanakan pekerjaan instalasi menara. “Kita sempat tegur kepala tukang, karena pekerja memanjat menara tinggi tidak memakai alat keamanan diri, kalau ada apa-apa dengan kalian bagaimana, siapa yang bertanggung jawab,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Kasus Positif Covid-19 di Tanggamus Bertambah Tiga

Tak hanya itu, saat ditanya siapa perusahaan pemilik mentel,  para pekerja juga mengaku tidak mengetahui perusahaan pemilik bangunan. “Mereka mengaku hanya dapat pekerjaan borongan lepas dari temannya, untuk pekerjaan menara telekomunikasi di wilayah Margodadi. Jadi mereka itu bukan pekerja ahli dari perusahaan pembangun menara ini,” ujarnya.

Pada bagian lain, Yoseph juga mengatakan bahwa Pemkot Metro sangat membuka peluang bagi siapapun investor yang ingin berinvestasi di Kota Metro, namun harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. “Silahkan berinvestasi di Kota Metro, kita terbuka untuik para investor, tapi tolong juga hargai prosedur dari Pemkot Metro,” jelasnya.

BACA JUGA:  Belasan ASN Reaktif Covid-19, Kantor Inspektorat Way Kanan Lockdown

Terkait dengan bangunan mentel, karena termasuk bangunan yang resikonya tinggi maka pihaknya akan mengawal, karena Pemkot tidak ingin masyarakat di lingkungan mentel nantinya tidak mendapatkan hak-hak mereka. “Misalnya masalah kesepakatan antara perusahaan dengan warga dan pamong setempat terkait bantuan CSR untuk lingkungan, kemudian asuransi keselamatan jiwa dan lain-lain. Jadi harus jelas, harus ada berita acaranya, harus ada yang mengerti dan mengawal kesepakatan itu. Jangan sampai jika mentel berdiri lalu ada kejadian tertentu di kemudian hari yang disalahkan pemerintah,” ungkap dia. (HL-dwi)