Rumah Bupati dan Ketua DPRD Titik Awal Pendataan Regsosek di Lambar

46
Ketua DPRD Lambar saat menerima petugas sensus regsosek yangvdi dampingi Kepala BPS Lambar. Foto Ist

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG BARAT – Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 15 Oktober – 14 November 2022 melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (RegSosek) di seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Lampung terutama di Kabupaten Lampung Barat.

Pendataan untuk Kabupaten Lampung Barat ditandai dengan dilakukan pendataan kehormatan terhadap keluarga Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus dan Ketua DPRD, Edi Novial tepatnya di kediaman masing-masing Kecamatan Kebun Tebu, Minggu (16/10/2022).

Kedua tokoh sentral bumi sekala bekhak ini telah menerima kedatangan tim pendata yang didampingi langsung oleh Ketua Badan Pusat Statistik Lambar, Nasrullah Arsyad dan telah memberikan jawaban yang jujur atas semua pertanyaan yang diajukan.

BACA JUGA:  Kandang Ayam Di Sukoharjo Terbakar, Korban Rugi Ratusan Juta

Pendataan Regsosek merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.

Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien.

Dalam kesempatan ini,  Bupati Lambar menyambut baik pendataan yang dilakukan oleh BPS Lampung Barat,  pihaknya mengatakan

“Saya berharap Seluruh masyarakat Lampung Barat dapat mendukung Sensus terkait dengan registrasi sosial ekonomi ini,  tujuannya agar perencanaan program dan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia dapat berjalan sesuai harapan kita semua,” harapnya

BACA JUGA:  Catat, Batas Pengajuan DD Tahap Tiga di Lampung Barat 11 Desember 2020

Kemudian,  ia menyampaikan bahwa data merupakan dasar dan bahan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan ,termasuk penyaluran bantuan-bantuan yang akan melibatkan masyarakat kurang mampu.

“Pesan saya Kepada aparatur pemerintah baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, pekon dan seluruh masyarakat untuk dapat memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemutakhiran data sekaligus perbaikan menuju kesejahteraan,” pungkasnya. (HL-*/Hendri)