HEADLINELAMPUNG, METRO – Pemerintah Kota Metro menargetkan zero waste atau bebas sampah dengan menerapkan prinsip 3 R yakni Reduce, Reuce, Recycle, terkait penanganan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo Metro Utara.
Walikota Metro Wahdi mengatakan, guna mencapai zero waste yang merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir sampah mulai dari produksi sampah berakhirnya suatu produksi, melalui konsep zero waste dengan menerapkan prinsip 3R yakni Reduce, Reuce, Recycle. “Saya berharap Kota Metro dapat menjadi zero waste atau bebas sampah melalui sebuah konsep yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak demi mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah, dengan tujuan agar sampah tidak berakhir di TPA, menjaga sumber daya dan melestarikan alam,” kata Wahdi.
Sementara, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Yerri Noer Kartiko memaparkan terkait kaji banding pengelolaan sampah ke Kabupaten Banyumas beberapa waktu lalu, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu empat tahun Pemkab Banyumas dapat menyelesaikan permasalahan sampah.
“Pemkab Banyumas menerapkan prinsip sampah beruang, kondisi persampahan, alur pengelolaan sampah di hulu, skema pengelolaan sampah skala TPST/TPS3R/PDU, pola pengelolaan sampah berbasis masyarakat, operators (the six stages of the processing waste), waste management in Banyumas, waste processing vs cost efficiency Banyumas regency, beberapa TPST desa, bangunan TPST, prototype bangunan TPST/TPS3R/PDU, kapasitas 15 ton/hari, kebutuhan anggaran 2,3 M, alat-alat dan mesin, tempat pemrosesan akhir sampah BLE, serta biaya pembangunan TPAS,” paparnya.
Pada bagian lain, Camat Metro Utara Wilastri mengklaim, warga sekitar TPAS Karangrejo yang semula menolak pengembangan TPAS, belakangan sudah memahami. “Kami telah bertemu dengan warga RT 33 RW 09, dan mereka memahami persoalan TPAS. Bahkan berharap walikota dapat segera hadir meninjau lokasi TPAS,” ujar Wilastri.
Senada, Lurah Karangrejo, Sutoro menambahkan setiap malam minggu ada rutinitas pertemuan bulanan dan warga berharap walikota dapat hadir mendiskusikan hal tersebut tanpa embel-embel politik. “Serta untuk meluruskan terkait kesalahan penyampaian pada saat sosialisasi Amdal kalau pemerintah akan melakukan pelebaran lokasi TPAS,” jelas Sutoro. (HL-dwi)
