Refleksi Akhir Tahun 2022 Gubernur Arinal Paparkan 4 Pilar Capaian

26

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Paparkan 4 Pilar Capaian Pembangunan

Gubernur Arinal Djunaidi mengawali acara memaparkan beberapa pokok capaian pembangunan sepanjang tahun 2022 yang dirangkum dalam 4 pilar pembangunan. Yakni masalah  ekonomi, sosial, hukum dan pemerintahan, serta lingkungan.

Hal itu disampaikannya dalam acara refleksi akhir tahun 2022 dan outlook perekonomian Provinsi Lampung tahun 2023 yang berlangsung di Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia Provinsi Lampung, Senin (26/12/2022).

Lanjut  Arinal, kinerja pembangunan pilar ekonomi telah menunjukan arah perbaikan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Lampung yang positif pada kuartal I, II, dan III tahun 2022, bahkan pernah mencatat angka pertumbuhan sebesar 9,12 persen pada Triwulan II-2022; yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Meski begitu,  Lampung masih mengahadapi tantangan untuk mengendalikan inflasi saat kenaikan BBM jenis Pertalite dan Solar pada 3 September 2022. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan menginstruksikan ke Bupati/Walikota untuk menganggarkan bantuan sosial dalam APBD 2022.

Ia melanjutkan, pembangunan Pilar Ekonomi juga didukung dengan implementasi Janji Kerja, antara lain, pertama, berkenaan dengan program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang sangat sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat produksi dan produktifitas pertanian, sekaligus menjadi bantalan jaring pengaman sosial bagi keluarga petani.

“Hingga November 2022, kinerja Program KPB telah mampu mendorong Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp.452,54 Milyar, untuk 12.221 petani,” kata Arinal.

Selanjutnya, transaksi penebusan pupuk bersubsidi mencapai 96.115 petani yang setara dengan nilai Rp.17,9 Miliyar; serta pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Pertanian kepada 217 mahasiswa pertanian di UNILA dan Polinela.

Berkenaan dengan Janji Kerja di sektor perkebunan, untuk  mengembalikan kejayaan Lampung sebagai daerah ikonik penghasil Lada dan Kopi, Pada tahun 2022 pemerintah daerah terus melanjutkan upaya untuk melakukan Revitalisasi Lada (dalam bentuk Rehabilitasi  Tanaman  Lada seluas 300 Hektar yang tersebar di Kabupaten Way Kanan, Lampung Utara, Tanggamus dan Lampung Timur).

Kemudian, intensifikasi tanaman kopi seluas 70 Hektar di Lampung Barat. Selain itu, dilakukan intensifikasi kakao seluas 50 Hektar di Pesawaran. Termasuk pula kegiatan peremajaan tanaman tebu seluas 400 hektar. Demikian juga peremajaan Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) telah dilaksanakan kepada 173 pelaku perkebunan dengan luas lahan 280 hektar.

Khusus program Nelayan Berjaya, Pemprov memberikan asuransi kepada 1.150 Nelayan, bantuan Alat Tangkap Ramah Lingkungan, serta bantuan benih dan pakan kepada pelaku pemula budidaya ikan, serta restocking benih ikan sebanyak 2,1 Juta Benih (Ikan Jelabat, Baung, Belida, Nila dan Patin) pada perairan umum di wilayah Tulang Bawang, Pringsewu, Pesawaran, Mesuji, Lampung Tengah dan Lampung Barat.

Kedua, keberhasilan pembangunan ekonomi didukung juga oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas yang ditunjukkan dengan tercapainya Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 76 persen melalui upaya penanganan  jalan Provinsi sepanjang 159,44 Km yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.

Pemenuhan infrastruktur dasar wilayah juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur bidang pertanian antara lain, rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di 37 lokasi, serta sinergi pembangunan dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian Bendungan Marga Tiga di Kabupaten Lampung Timur.

BACA JUGA:  Tingkatkan Ekspor di Pelabuhan Panjang, Gubernur Arinal Dukung Pelayanan Digital Go Live MOS

Selanjutnya, Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 99,99 persen; dan tersisa 11 desa yang belum teraliri listrik dari 2.651 desa/kelurahan di Provinsi Lampung.

Menurut Ketua Golkar Lampung itu, Pemprov Lampung terus membangun infrastruktur konektivitas dan perbaikan sarana di berbagai lokasi objek pariwisata dari Tanjung Setia, Teluk Kiluan, Pahawang sampai Bakauheni Harbour City (BHC) di Lampung Selatan.

Disamping itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong  pelaksanaan berbagai event/festival, antara lain: Lampung Beach Run, Lampung Krakatau Festival, Lampung Music Festival, Lampung Craft dan penyelenggaraan    Hari Kopi Internasional sebagai implementasi Agenda Kerja Lampung Kaya Festival.

Sementara itu, capaian realisasi investasi di Lampung sampai dengan Triwulan III Rp6,82 Triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Asing sebesar Rp2,20 Triliun (Peringkat 5 Sumatera dan 21 Nasional) dan Penanaman Modal Dalam Negeri Rp4,61 Triliun (peringkat 6 Sumatera dan 18 Nasional).

Ketiga, secara kumulatif dari Januari hingga Oktober 2022 neraca perdagangan Provinsi Lampung mencatat surplus, mencapai Rp2,5 Milyar US$ dan kinerja ekspor tumbuh 17,78 persen dibandingkan Tahun 2021.

Arinal melanjutkan, kinerja pembangunan Pilar Sosial juga telah menunjukan peningkatan, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung pertama kalinya mencapai kategori “tinggi” yaitu sebesar 70,45 persen dibandingkan capaian Tahun 2021 yang berada pada level 69,90.

Hal itu, katanya, tidak terlepas dari inovasi Kebijakan Smart School; Kartu Pendidik Berjaya; dan Revitalisasi SMK; serta program Lampung Sehat, serta dukungan alokasi dana APBD di bidang pendidikan (minimal 20 persen) dan bidang kesehatan (minimal 10 persen).

Selain itu, untuk  menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pemprov Lampung terus mendorong terbentuknya 15 Kabupaten/Kota Layak Anak dan penyediaan layanan one stop service bagi penyandang disabilitas.

Kemudian, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan yang signifikan. Selama kurun waktu 4 tahun, penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang cukup menggembirakan.

“Jika pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat 13,14 persen maka pada Maret 2022 turun menjadi 11,57 persen,” papar Arinal.

Demikian pula terkait penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Lampung terus menurun dari 5,03 persen (Tahun 2020) menjadi 2,29 persen di Tahun 2022.

Selanjutnya, penanganan stunting Tahun 2022 sebesar 15,8 Persen dan menempati peringkat terbaik 2 Nasional. Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung Tahun 2022, mencapai 4,52 persen atau menurun 0,17 persen dibandingkan Tahun 2021 dan lebih baik dari TPT Nasional (5,86 persen).

Angka ketimpangan pendapatan antar penduduk,  yang  ditunjukkan oleh Rasio Gini Tahun 2022 sebesar 0,314 dalam kategori “rendah”. Capaian ini juga lebih baik dibandingkan nasional yang sebesar 0,381 poin.

Performa pembangunan Pilar Hukum dan Pemerintahan. Perkembangan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang diukur  melalui Indeks Demokrasi di Lampung mencapai 80,18 poin menempati peringkat 8 tertinggi Nasional, lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,79 poin.

BACA JUGA:  Pemprov Lampung dan BNNP Bahas IPWL Rehabilitasi Pasien Pecandu Narkotika

“Dibidang hukum, Provinsi Lampung juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini dibuktikan  dengan raihan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan    Kabupaten/ Kota peduli HAM,” kata Arinal.

Selain itu, untuk penyelamatan keuangan dan aset daerah, hasil ekspose oleh KPK menunjukkan bahwa capaian  Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Lampung berada pada level 90,48 persen.

Disamping itu, implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tahun 2022 berada pada level 3 dengan predikat “terdefinisi” dengan nilai 3,192 mengalami peningkatan dibanding periode 2021 yang sebesar 2,85 persen.

Sementara implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memperoleh predikat baik dengan 2,76 persen.

Nilai SAKIP terus meningkat selama 3 tahun terakhir dari 63,80 persen menjadi 66,88 persen dengan Predikat “B” di tahun 2022.
Selanjutnya, Provinsi Lampung menempati urutan pertama untuk realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 dengan capaian 77,51 persen (per 18 November 2022).

“Data terkini s.d. 23 Desember 2022 Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung sebesar 85,66 persen. Kemandirian Fiskal juga semakin membaik, dimana porsi PAD lebih tinggi dari Dana Transfer Daerah mencapai 54,73 persen dari total Pendapatan Daerah,” jelasnya.

Di bidang Kesehatan, RSUD Abdul Moeloek telah di tetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional untuk 5 pengampuan yakni jantung, stroke, kanker, uronefrologi, kesehatan ibu anak.  RSUD Abdul Moeloek telah melaksanakan operasi bedah jantung terbuka perdana pada tanggal 18 November 2022.

Selain itu, di tahun 2021-2022 telah pula dibangun Gedung Neurologi, Gedung Perawatan Bedah Terpadu, Revitalisasi Gedung Instalasi Rawat Jalan dan Pembangunan Ruang Tunggu Rawat Jalan, serta inovasi pelayanan eksekutif bagi pasien.

Selanjutnya, progres capaian kinerja pengadaan barang dan jasa tahun 2022 sampai saat ini yang   melalui   proses  Tender sudah mencapai 100 persen dengan nilai Rp1,359 Triliun. Sedangkan Proses pengadaan non Tender ada 710 paket dengan nilai sebesar Rp80,817 Milyar.

Progres Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan Katalog Elektronik Lokal hingga saat ini telah tersedia 194 penyedia dengan  3.338 Produk dan Jumlah Transaksi sebanyak Rp36,047 Milyar.

Untuk Toko dalam jaringan (Daring) menggunakan Sistem Belanja Langsung (Sibela) dilaksanakan oleh 22 Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan Nilai Transaksi Rp12,27 Milyar.
Jumlah Paket Tender dan Non Tender yang menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) tervalidasi sebanyak 5.666 Paket dengan Nilai Rp1,850 Trilyun  atau 91 persen dari target pusat sebesar Rp2,024 Trilyun.

Kemudian, pembangunan Pilar Lingkungan di Provinsi Lampung menunjukan capaian yang membaik, antara lain: Capaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sampai saat ini sebesar 9,37 persen; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,56 persen yang membaik dari tahun sebelumnya, serta Indeks Resiko Bencana sebesar 145,42 persen yang juga membaik dari tahun lalu. (Zahdi Basran)