Agar Tidak Terkesan Asal-asalan dan Hanya Modal Kertas Saja, Kejari Lamteng Minta Pelapor Datang Berikan Klarifikasi

83
Kholidi saat datang ke Kejari Lamteng untuk melaporkan adanya dugaan KKN di salah satu SMAN di Lamteng beberapa waktu lalu. Foto : Dokumen

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG TENGAH – Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, meminta setiap pelapor harus datang menyampaikan laporanya langsung.

Hal itu dijelaskan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Median Suwardi yang didamping Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Topo Dasawulan, beberapa hari lalu.

Menurut Kasi Pidsus agat laporan tidak terkesan asal-asalan maka pelapornya harus datang memberikan keterangan secara resmi.

Hal itu merujuk ke amanat dar Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di wilayahnya.

“Agar tidak terkesan asal-asalan dalam menyampaikan laporan ke kejaksaan Negri. Hal itu sesuai tata cara yang sudah diatur oleh
PP. No. 43 Tahun 2018,” jelasnya.

BACA JUGA:  Bupati Pesawaran Tinjau Gebyar Vaksinasi di PTPN VII Way Berulu

Kasi Pidsus dan Kasi Intelijen Kejari Lamteng mengaku mengapresiasi para pelapor yang sudah bersedia untuk memberikan klarifikasi terkait laporan yang dia sampaikan.

“Kami sangat mengapresiasi para pelapor yang sudah bersedia untuk di klarifikasi atas laporan yang mereka sampaikan ke kami,” ungkapnya.

Median dan Topo berharap pelapor yang hendak menyampaikan laporanya ke Kejaksaan Negeri Lamteng agar dapat bersedia hadir untuk memberikan keterangan terkait laporanya yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Kami minta semua pelapor untuk mengikuti PP 43 Tahun 2018. Pelapor, dia yang melaporkan harusnya kan datang untuk memberikan keterangan. Jangan buat laporan cuma mengunakan kertas selembar saja, kan harus jelas laporannya, tatacaranya sudah ada,” tegas Median.

BACA JUGA:  NasDem Lampung Utara Ajak Pemkab Siapkan 200 Ribu Masker untuk Perangi Covid-19

Menanggapi tata cara pelaporan bagi para pelapor yang diamanatkan oleh PP. 43 Tahun 2018, Kholidi salah seorang Wali Murid SMA Negeri yang telah melaporkan dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di sekolah tersebut ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, menyatakan siap untuk hadir dan memberikan keterangan.

Menurut Kholidi, dalam laporanya ke Kejaksaan Negri Lampung Tengah, bukan hanya melampirkan kertas belaka namun juga hadir dalam memberikan klarifikasi.

“Pada saat itu saya dimintai keterangan, terkait laporan saya. Bersamaan dengan laporan, saya juga melampirkan sejumlah berkas bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan, jadi tidak hanya dengan kertas selembar saja,” pungkasnya.

(HL-Gunawan)