HEADLINELAMPUNG, TULANG BAWANG BARAT – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, bakal di Evaluasi Kinerja (Evkin) Eselon 3.
Dikatakan Kepala BKPSDM Tubaba Novian Priahutama, melalui Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan, Rahman, bahwa pelaksanaan Evkin akan dilakukan oleh di tim Evaluasi Akuntabilitas sebanyak 12 orang.
“Evaluasi Kinerja Eselon 3 akan dilakukan secara tertulis, 7 orang berasal dari Pemkab Tubaba, 1 orang tenaga profesional, 1 orang Akademisi dan 3 orang lainnya dari BPSDM Provinsi Lampung,” kata Rahman saat diwawancara media pada Jum’at (27/01/2023).
Lanjutnya, tim Evkin asal Pemkab Tubaba yaitu Sekretaris Daerah Ir. Novriwan Jaya, Inspektur Tubaba Perana Putra, Asisten II, M. Rasidi, Asisten III Nahkoda, Kepala BKPSDM Tubaba Novian Priahutama, Kepala Bappeda Yudiansyah, dan Kepala BPKAD Tubaba Mirza Irawan Dwi. Sementara lima orang penilai lainnya tidak disebutkan identitasnya.
“Pemeriksaan berkas, penilaian dan administrasi, sampai hasil Evaluasi dilakukan di Hotel Emersia Bandar Lampung dari tanggal 8 sampai 18 Februari 2023” ujar Rahman.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Tubaba sekaligus Ketua Forum Lintas Organisasi Pers Tubaba, mengajak seluruh Wartawan Tubaba untuk berpartisipasi dalam pengawasannya.
“Kalau amanat PD PRT PWI, Pasal 3 jelas Tujuan PWI salah satunya adalah Terwujudnya tugas pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Artinya PWI dan wartawan pada umumnya punya tanggung jawab kontrol,” kata Dedi Priyono kepada media pada Sabtu (28/01/2023).
Mempelajari undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, jelas menegaskan bahwa Evkin bertujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berkompeten, dan kompetitif, serta wajib dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
“Kita dukung Evaluasi Kinerja yang akan dilakukan Pemkab Tubaba untuk kemajuan Tubaba dari Kinerja ASN. Tetapi harus dilakukan dengan objektif, profesional, dan transparan. Bukan karena faktor kedekatan, pengaruh kepentingan dan praktik mahar,” jelas Dedi.
Ketua PWI tersebut berharap, agar wartawan dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan, kritik dan koreksi atas penilaian Evaluasi Kinerja ASN Tubaba, agar terwujud pemerintahan yang “Good Governance”.
“Istilah ‘Good Governance’, kita harapkan jangan cuma slogan, tujuan utamanya adalah tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan pemerintahan yang demokratis. Artinya bersifat terbuka terhadap berbagi kritikan dan kontrol, jangan justru terbalik balik,” tuturnya.
Dia juga mempertanyakan, Apakah Evaluasi Kinerja Pejabat Administrator di Tubaba akan akan dilakukan secara obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan?
“Sekarang sudah kita diketahui jumlah tim Evaluasinya. Kemudian coba kita review bersama, kompetensi, rekam jejak kinerja dan kepatuhan tim penguji. Jangan sampai bertentangan dengan aturan atau bahkan diskriminasi dalam proses Evkinnya. Apalagi kegiatan itu tidak berbasis Computer Assisted Test atau CAT yang hasilnya bisa langsung dilihat dan tidak dilakukan oleh pihak yang independen,” lanjut dia.
Lanjutnya, ASN sebagai profesi yang wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri, dengan lebih mematangkan kemampuan kinerja, terutama prilaku kepemimpinan yang ideal dan kompetensi yang handal.
“Masih teringat istilah mantan Bupati Tubaba Bachtiar Basri terdahulu, ada dua macam julukan gelar untuk oknum pejabat atau oknum ASN yang kinerjanya buruk. Pertama istilah untuk oknum Pejabat ‘Bodoh Bodoh Mujur’ ‘Pejabat BBM’, dan Kedua Pejabat ‘Mati Lampu’ atau pejabat ‘ML’. Kedua istilah itu sindiran telak bagi yang beruntung atas faktor pendukung!,” kata Dedi Priyono.
Menurut Dedi, dua julukan tersebut tampaknya masih berkembang pesat di lingkungan pemkab Tubaba, dan dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan dan tanggung jawab pada individu ASN disetiap tingkatan organisasi perangkat daerah, yang kurang peka dengan visi misi Tubaba Maju dan berdaya saing, bahkan anti kritik.
“Jangan menyalahkan Pers ketika terdapat banyak pemberitaan yang membuat tidak nyaman dalam berkerja. Coba renungkan, dimana sumbatannya. Bisa jadi penyebabnya karena prilaku kinerja yang kurang baik, jiwa kepemimpinan yang tidak matang, tidak bijak dalam bertindak, kaku, anti kritik, atau bahkan faktor komunikasi yang tertutup,” pungkasnya. (HL-*)
