PESAWARAN – Dalam mengatasi dampak buruk perubahan iklim, Mitra Bentala bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesawaran dan instansi terkait menggelar pertemuan Multipihak Segmen Privat Sektor dan Media, upaya mengurangi dampak buruk di kabupaten setempat.
Direktur Mitra Bentala Provinsi Lampung, Ahmad Rizani, SP, mengatakan Program Voice for Inclusiveness Klimate Resilience Action (VICRA) merupakan program kolaborasi 9 CSO yang berasal dari 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi pada sektor pertanian, upaya yang dilakukan serta bagaimana melibatkan kelompok rentan, (Inklusif) untuk berpartisipasi dalam program perubahan iklim.
“Untuk mendukung itu, telah dilakukan beberapa kegiatan dan even yang melibatkan para pihak, baik tingkat Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan tingkat pemerintahan pusat,” katanya saat di ruang pertemuan Bappeda Pesawaran, Rabu (20/09/2023).
“Pentingnya multipihak dalam bentuk kolaborasi agar terbangun sinergitas para pihak untuk bersama-sama melakukan aksi upaya untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim sesuai dengan peran masing-masing,” katanya.
Begitu juga dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, Adhitya Hidayat, S,Sos, M.Eng, ada beberapa permasalahan serta kerentanan akan perubahan iklim tersebut. Permasalahan dan kerentanan perubahan iklim tersebut seperti kekeringan, rob di wilayah pesisir serta isu ketahanan pangan.
Adhit mengatakan, isu-isu tersebut merupakan hasil kesepakatan konsultasi publik KLHS RPJMD 2021-2026.
“Ada beberapa isu yang paling diperhatikan dari dampaknya perubahan iklim ini,” ucapnya.
Kata Adhit, yang pertama adalah menurunnya tingkat ketahanan pangan di daerah Kabupaten Pesawaran.
“Ya, Pesawaran memiliki 13 ribu hektar yang diterapkan sebagai lahan pangan di tiga kecamatan berdasarkan perda tahun 2021 tapi kondisinya belum optimal,” ujar dia.
Kemudian pengelolaan sumber daya air (SDA) dan sanitasi belum maksimal di Bumi Andan Jejama. Ketiga ini adalah dampak dari kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19.
“Serta tingginya ancaman resiko bencana yang tak bisa dihindari,” sebutnya.
Adhitya menambahkan dalam hasil RPJMD 2021-2026 tersebut, di Kabupaten Pesawaran, pemerintah telah mempersiapkan program yang mendukung dalam perubahan iklim.
“Pemerintah menyiapkan anggaran yang mendukung program PBI 2021-2026, dan itu jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya, di tahun 2023 anggaran utama program ini sebesar Rp 4.06 miliar, sedangkan program pendukung di angka Rp 264,47 miliar,” pungkasnya. (HL-Yudhi)
