Pj. Bupati Buka Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Tanggamus 2023

33

TANGGAMUS – Pejabat (Pj.) Bupati Kabupaten Tanggamus, Mulyadi Irsan membuka Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2023, Acara berlangsung di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah,  Selasa (28/11/2023).

 

Hadir narasumber pada Workshop tersebut, Ela Siti Nuryamah, Anggota Komisi XI DPR-RI, perwakilan Dirjen Bina Pemda Kemendagri, Kakanwil DPJb Provinsi Lampung., Kepala BPKP Perwakilian Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah yang hadir, Para Camat, Kepala Pekon dan Pendamping Desa/Pekon.

Bupati Tanggamus dalam sambutannya menyampaikan, Selamat datang kepada Kepala BPKP Perwakilan Lampung beserta jajaran dan Narasumber yang datang dari luar Tanggamus untuk memberikan arahan, koreksi, informasi dan pengetahuan kepada peserta Workshop untuk memahami masalah seputar tatakelola keuangan dan pembangunan pekon.

 

“Saya juga ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada BPKP Provinsi Lampung atas dilaksanakannya Workshop ini. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kegiatan ini merupakan agenda yang dilakukan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, melalui suatu sinergi yang baik antara BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka mewujudkan tatakelola keuangan Dana Desa yang ada di pekon yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi pekon yang berkelanjutan,” terangnya

BACA JUGA:  Pj Bupati Tubaba Berhasil Turunkan Stunting Jadi 10,5 Persen

 

Selanjutnya, seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan dari lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah untuk mewujudkan desa/pekon yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

 

Untuk mendukung implementasi Undang-Undang tersebut, kita telah banyak menerbitkan Peraturan Bupati (lebih dari 8), salah satunya mengatur tentang besaran dana transfer ke pekon yang bersumber dari APBN dan APBD.

 

Pj menambahkan, sampai Tahun 2023 ini, besaran Alokasi Dana Pekon di Kabupaten Tanggamus telah memenuhi pasal 72 ayat (4) UU tentang Desa, yaitu paling sedikit10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK.

“Diluar Dana Desa, Pemkab Tanggamus juga setiap tahun menggelontorkan ADP (Alokasi Dana Pekon) rata-rata Rp.86 Milyar/tahun, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sekitar 2 – 5 Milyar setahun. Dengan jumlah pekon sebanyak 299 pekon, maka setiap pekon di Kabupaten Tanggamus menerima “gelontoran” dana transfer lebih dari 1 miliar rupiah,” ucapnya.

BACA JUGA:  BPBD dan TGTPP Lampung Utara Evakuasi Mayat Wanita di Pasar Dekon Kotabumi

 

Selain itu, dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan di Pekon dan menambah pendapatan asli pekon, maka Pemerintah Pekon bisa membentuk BUMDes, hal ini Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan BumDes ini merupakan salah satu amanat Undang–undang nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa yaitu pengembangan sosial Enterprise berbentuk BUMDes.

 

“Terkait BUMDes ini, di Kabupaten Tanggamus saat ini telah memiliki 58 BUMDes/BumPekon. Sekitar 25 BUMDes tersebut telah berbadan hukum. Omset Bumdes-Bumdes pada tahun lalu mencapai 1,34 Milyar/ tahun. Sebelum terkena dampak pandemi yaitu sekitar tahun 2021 Omset BUMDes pernah mencapai 4,08 Milyar/tahun, “Ujarnya. (HL-*/andi)