LAMPUNG UTARA-Besarnya Kost Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara 27 November 2024 mendatang, berpotensi memunculkan koruptor baru di kabupaten Lampung Utara.
Bagaimana tidak, bagi setiap calon Bupati dan Wakil Bupati di taksir harus memiliki uang chas di kisaran Rp.30-50 Miliar untuk dapat maju dalam kontestasi demokrasi di Tanah Kelahirannya sendiri.
Hal itu dikatakan salah satu penggiat kepemudaan Lampung Utara Ade Candra Pasawarda, yang memiliki pandangan tersendiri ketika Pilkada jadi perbincangan hangat publik, Jumat (14/6/2024).
Menurutnya akar masalah utama Bupati dan Wakil Bupati tidak mampu membangun ketika terpilih itu disebabkan besarnya kost politik yang luar biasa.
Sehingga kata dia, focus jabatan hanya berorientasi pada pendapatan pengembalian uang modal.
“Mengapa tidak, tekanan pengembalian biaya pencalonan dari urusan pendaftaran sampai pelantikan itu memakan biaya yang harus ready secara Chas puluhan Miliar dan itu beban hutang pribadi yang harus di bayar dengan cara apapun,” tuturnya.
Ade mengilustrasikan, jika Bacalon Bupati dan Wakil Bupati menghabiskan uang dalam proses memperoleh partai politik pengusung hingga mencapai 2 hingga 8 Miliar dalam 1 partai, maka ungkapnya untuk jadi calon Bupati saja di Lampung Utara butuh 10-20 Miliar. Hal itu kata dia l, di luar biaya kampanye dan biaya pelantikan.
“Kalau tidak punya jangan coba nyalon diyakini tersingkir dan tersungkur, dan tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon,” ungkapnya.
“Sehingga melahirkan proses demokrasi brutal dan tidak berkualitas, jauh dari nilai demokrasi yang sesungguhnya,” tambahnya.
Sedangkan setiap calon Bupati dan Wakil Bupati harus di usung minimal oleh dua partai politik pengusung.
“Hanya sebatas saran bagi seluruh calon Bupati dan Wakil Bupati, kalian adalah orang-orang pilihan, Visi dan Misi kalian pasti sama baik, Ingin memimpin dan melayani seluruh masyarakat, jadi jangan pakai ambisi harus punya cara yang efektif dan efisien dalam hal biaya nyalon,” sebutnya.
Kekhawatiran kita bersama lanjut Ade Candra, jika terealisasi pemilihan bupati mengeluarkan kost sangat besar bagi setiap Paslon maka dipastikan “Selamat datang Wahai Calon Koruptor / Tahanan KPK.
“Ini masalah besar, dan ini mesti di sikapi secara serius oleh seluruh masyarakat Lampung Utara, kabupaten kita hanya memiliki PAD yang minim, hanya 30-35 Miliar/ Tahun, Visi kedepan adalah membangun dan membenahi bukan hanya sebatas merebut kekuasaan sesaat,” sarannya. (HL-DRA)
