LAMPUNG UTARA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Lampung Utara melaporkan sekretariat DPRD Lampung Utara ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Kamis (25/09/2025).
Dalam surat laporan pengaduan tersebut, DPRD Lampung Utara diduga melakukan indikasi dugaan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) perjalanan dinas fiktif dengan merugikan kerugian negara sebesar Rp 596.227.000 juta.
Hal tersebut dibuktikan dengan hasil verifikasi dokumen pertanggung jawaban dan uji petik auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung.
Ketua Umum PGK Lampung Utara, Exsadi mengatakan, atas adanya indikasi dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut PGK Lampung Utara mengadukan persoalan tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk di proses sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dia menguraikan ada beberapa item yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, diantaranya, adanya perjalanan dinas fiktif yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 88.509.000 juta dengan tujuan Kemendagri, manifest ASDP, dan hotel.
Kemudian perjalanan dinas fiktif tidak memiliki bukti pertanggung jawaban sebesar Rp 426.930.000 juta yang berdasarkan hasil konfirmasi tidak pernah ada kunjungan ke Ditjen Kemendagri, PT ASDP dan hotel, serta hanya ada bukti BKP.
Selanjutnya, perjalanan dinas fiktif tidak dilaksanakan sebesar Rp 80.788.000 juta yang tidak memiliki dan didukung bukti pertanggung jawaban, lembar SPPD, bukti transport, bukti penginapan dan bukti lainnya.
Secara garis besar indikasi dugaan kerugian negara tersebut di estimasi berjumlah Rp596.227.000 juta.
“Atas uraian di atas demi memenuhi unsur praduga tidak bersalah maka PGK secara resmi menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, selanjutnya mengadakan konferensi press publik dan aksi demonstrasi dan unjuk rasa,” jelas Exsadi, dalam konferensi press publik kepada Headline Lampung, Jumat (26/09/2025). (HL-DRA)
