views

Diduga Bawaslu Lampura Gelapkan Dana Perjalanan Dinas PPL

Headlinelampung.com, Lampung Utara – Sejumlah mantan anggota Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dikabupaten Lampung Utara geruduk rumah mantan ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan Kotabumi Utara.Sabtu (19/10)

Entah ada atau tidaknya dana perjalanan dinas untuk para anggota Panwaslu kelurahan/desa dikabupaten Lampung Utara saat Pilkada tahun 2018 dan Pileg-Pilpres tahun 2019 saat ini masih menjadi misteri.

Julianus, salah satu mantan anggota PPL dikecamatan Kotabumi Utara mengatakan, kehadirannya bersama rekan-rekannya tak lain hanya ingin menemui mantan ketua Panwaslu kecamatan Kotabumi Utara, hal itu guna menanyakan dana perjalanan dinas para anggota PPL yang sampai saat ini tak kunjung dibayar oleh Bawaslu Lampura.

“Kehadiran kami datang kesini dasarnya untuk mempertanyakan hak kami, hak mengenai dana perjalanan dinas PPL yang tak kunjung dibayar. Karna ada pemberitahuan dari Bawaslu Provinsi bahwasannya untuk mekanisme pembayarannya ada pada Panwascam dan Bawaslu Kabupaten, ‘rekamannya’ semua ada. Kata kuncinya dana itu ada tapi mengapa tidak sampai ke kami,sedangkan kami sudah melaksanakan tugas dilapangan dari awal pilkada tahun 2018 sampai pileg-pilres tahun 2019, sedangkan dana perjalanan dinas Sekretariat dan Panwas saja keluar,” kata Julianus.

Lanjut, Julianus sangat menyayangkan sikap Bawaslu Lampura dan Bawaslu Provinsi Lampung yang terkesan ada yang ditutupi mengenai dana perjalanan dinas PPL ini.

“Dikabupaten/kota yang ada di Lampung ini ada yang dibayarkan dana perjalanan dinas PPL itu,mengapa untuk Lampung Utara tidak dibayarkan,”jelasnya.

Sementara itu, Ajad Sudrajat, selaku mantan ketua Panwaslu kecamatan Kotabumi Utara menjelaskan,bahwasannya dana perjalanan dinas untuk para pengawas pemilihan Lapangan (PPL) itu memang tidak pernah ada.

“Saya tegaskan sejak awal Pilkada 2018 sampai Pileg-Pilpres 2019 tidak pernah ada pembicaraan atau wacana dari Bawaslu kabupaten terkait dana perjalanan dinas untuk PPL. Karena dari zaman nya pak Indra Dermawan sampai di gantikan oleh Diantara, tidak pernah ada pembahasan di dalam forum ataupun rakor yang kami lakukan baik di Bawaslu kabupaten. Pihak Bawaslu menghimbau atau menyuruh pihak kecamatan untuk menyiapkan atau mengajukan Laporan untuk perjalanan dinas PPL. Bukan hanya dikecamatan Kotabumi Utara,bahkan 23 kecamatan dikabupaten Lampung Utara ini memang tidak ada yang keluar. Itu saya tegaskan tidak pernah ada, dan bila permasalahan ini mencuat ke ranah hukum saya siap bertanggung jawab dimata hukum,”ungkap Ajad.(Ta.Rasul)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pilkada 2020, Ampian Bustami Kembalikan Berkas Pencalonan Walikota

Sab Okt 19 , 2019
Headlinelampung.com, […]