views

Guru Baper Jadi Bamper Rendahnya Mutu Pendidikan

SELASA 12 Mei 2020 yang lalu muncul polemik tentang kondisi kualitas guru di Indonesia, disulut oleh pemberitaan dan opini Indra charismiadji yang berjudul bombastis “Guru di Indonesia Antikritik, Maunya Gaji Besar, Kualitas Rendah”.

Sebagai pengamat dan bukan praktisi pendidikan polemik atas opini Indra Charismiadji adalah hal yang tidak mengejutkan, beberapa tahun yang 2018 Jusuf Kala dengan garangnya juga menyerukan hal yang sama. Begitu pula pada tahun 2019 yang lalu menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah mengungkapkan, 60 persen anggaran pendidikan atau sekira Rp 303 triliun di tahun 2020, terserap untuk gaji dan tunjangan guru tetapi kualitas pendidikan Indonesia jauh di bawah negara tetangga seperti Vietnam.

Selama belasan tahun mutu pendidikan Indonesia stagnan walaupun telah dianggarkan insentif tambahan bagi para guru berupa Tunjangan Profesi Pendidik (TPG). Anggapan dan opini para pengamat yang saya jabarkan diatas semua merujuk kepada hasil survey penelitian dari lembaga PISA (Programme for International Student Assessment) yang menempatkan Indonesia di rangking kedua terakhir atau dari bawah selama beberapa tahun belakangan, Lain itu dalam kajian Bank Dunia menyebutkan tambahan insentif baru sebatas meningkatkan penghasilan pendidik tetapi tidak berdampak pada peningkatan kapasitas dan kualitas pendidik.

Anggapan dan opini diatas sebenarnya tidak 100 % benar tetapi keyakinan saya sebagai praktisi , 100 % guru akan tersinggung atas koreksi dan opini para intelektual tersebut.

Sebagai pelaksana pendidikan dilevel bawah kami para guru merasakan bahwa kondisi tenaga pendidik yang kompetensinya rendah dan tidak ingin sama sekali berubah, tapi secara presentase jumlahnya sedikit, masih banyak para pendidik yang masih mau dan ingin belajar mengembangkan pontensi diri dan kompetensinya,

Naiknya anggaran memang tidak akan memiliki dampak signifikan apabila dana tersebut alokasinya tidak difokuskan. Didalam Postur APBN 2020, pemerintah selalu menganggarkan 20 persen untuk anggaran pendidikan. Namun, perlu juga dilihat dan dianalisis secara seksama, anggaran pendidikan tersebut ternyata masih harus tersebar ke banyak tempat sehingga peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan tidak terjadi.

“Anggaran-anggaran pendidikan harusnya fokus ke pendidikan. Cukuplah disalurkan ke Kemendikbud, dan Kemenag saja dari angka 20 persen tersebut,”

hitung hitung matematis kemendikbud hanya mengelola 10 % dari anggaran yang ada
“Sebagai contoh, pada APBN 2020, alokasi anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 505,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemendikbud yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar dan menengah hanya mengelola Rp 75 triliun (9,1 persen), hanya berselisih 4 trilun dibanding Kementerian Agama yang memiliki anggaran Rp 71,3 triliun

ini seharusnya dilihat dan dijadikan pertimbangan para intelektual yang ingin beropini tentang pendidikan, pendidikan memiliki banyak aspek bukan hanya Guru, khususnya pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP hal paling utama yang harus dibenahi adalah pendidikan dasar yaitu SD dan SMP. Ramli mengatakan, pada jenjang tersebut sekolah harus diberikan guru terbaik dengan pendapatan yang cukup.

Selain itu, fasilitas terbaik juga perlu diberikan pada pendidikan dasar “Kurikulumnya harus lebih fokus pada penguasaan ilmu-ilmu kebutuhan dasar seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan pendidikan karakter,”

Mari turun kebawah dan buktikan sendiri dilapangan apa yang terjadi dengan kucuran dana yang katanya cukup besar tersebut pada kenyataannya masalah paling banyak ditemukan di pendidikan dasar. Masalah tersebut antara lain banyaknya guru honorer, alat peraga dan fasilitas pendidikan secara umum juga masih seadanya.

Kami para guru menagih komitmen pemerintah terkait peningkatan kualitas pendidikan dengan menganggarkan anggaran 20 persen dari APBN. Sebab, di dalam UU Sisdiknas disebutkan dana pendidikan 20 persen APBN adalah di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Namun, dana pendidikan masih memasukkan gaji serta pendidikan kedinasan, maka jangan jadikan kami tenaga pendidik sebagai bumper kesalahan, menjadikan kami tenaga pendidik baper dengan komentar dan opini para intelektual diatas.

Jangan berharap secara matematis dengan anggaran 20 % lalu memnita pendidikan kita melejit dan lebih baik, jika pengelolaan anggaran masih sebatas kamuflase saja.

HbR Himawan Bastari.
Praktisi pendidikan di OKU Timur Sumatera Selatan. (*)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Update Kasus Covid-19 di Lampung 15 Mei 2020: ODP Corona Bertambah Terus

Jum Mei 15 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]