views

Tak Puas dengan Kejari, Enam Warga Korban Pemotongan Dana PKH Lapor DPRD

Headlinelampung.com, Lambar – Terkait dugaan pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) oleh MG, oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat (Lambar), beberapa warga pekon (Desa) Luas yang merupakan korban melapor ke Komisi III DPRD Lambar, Selasa (29/10).

Pelaporan dugaan pemotongan oleh MG yang nilainya mencapai ratusan ribu rupiah per-penerima PKH tersebut sebenarnya telah masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lambar yang juga bagian dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), namun warga merasa tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan, hingga para korban berinisiatif melaporkan dugaan tersebut ke komisi III DPRD.

Wakil Ketua komisi III Tri Budi Wahyuni bersama sekretaris komisi III Nopiadi dan beberapa anggota menerima Enam warga yang mendatangi ruang komisi dengan membawa sejumlah bukti pendukung berupa struk penarikan dan bukti saldo masuk dari rekening masing–masing.

Ikwin, suami dari Suneta yang menjadi korban mengungkapkan pemotongan tersebut terjadi tahun anggaran 2019, untuk pencairan tahap IV yang seharusnya diterima sebesar Rp1.520.850,- namun hanya dicairkan oleh oknum pendamping sebesar Rp1.050.000,- itupun mengundang pertanyaan mengingat struk bukti saldo masuk ke rekening tertanggal 8 Oktober 2018, karena penasaran ia melakukan pengecekan saldo dan mendapati hanya tersisa sebesar Rp 45.850, pengecekan dilakukan tanggal 9 Oktober 2019, Sementara itu, Yurdalina salah satu korban yang diwakili suaminya Tamzir mengaku mengalami pemotongan paling besar yakni mencapai Rp775.000.

”Setelah ini terjadi yang tidak hanya satu melainkan cukup banyak, dan sekitar enam orang yang melakukan pengecekan dan memiliki bukti, lalu kami kami laporan ke peratin, dan dua hari kemudian, kami dikumpulkan di balai pekon, namun tidak ada titik temu dalam forum tersebut, dan pendamping berdalih uang tersebut dikembalikan ke kas Negara,” ungkap Ikwin.

Tidak adanya titik temu di balai pekon, warga berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut ke kejari Lambar, dan menurut warga pihak kejari telah melakukan pemanggilan terhadap MG.

“Setelah dilakukan pemeriksaan oleh jaksa, satu minggu kemudian kami dipanggil jaksa, kemudian pendamping PKH tersebut sudah mengakui perbuatannya dan akan mengembalikan uang tersebut pada hari ini di kantor Kejaksaan, dan kami diundang untuk menyaksikan pengembalian uang tersebut, namun setelah kami kaji sepertinya setelah pengembalian dana masalah selesai, dan kami tidak terima,” tegas ikwin.

Karena itu, pihaknya mendatangi Komisi III DPRD Lambar untuk meminta pendapat, dan pihaknya berencana melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian, dengan harapan adanya tindak lanjut sehingga menjadi pembelajaran bersama bagi semua pihak yang mengelola Bansos.

Dilain pihak Wakil Ketua Komisi III Tri Budi Wahyuni mengatakan, pihaknya akan mempelajari masalah tersebut dan akan memanggil dinas terkait, termasuk coordinator kabupaten dan pendamping PKH untuk membahas masalah tersebut.

”Kami dari komisi III akan mempelajari dan akan memanggil pihak terkait laporan masyarakat Pekon Luas, dan terkait pemotongan dana PKH, dan sebenarnya persoalan seperti ini disinyalir terjadi di pekon-pekon lainnya, hanya saja bedanya untuk Pekon Luas masyarakatnya berani melapor,” imbuhnya.

Sementara Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Lambar Arsyah, S.E., mengaku pihaknya juga sempat dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejari Lambar berkaitan dengan dugaan pemotongan Bansos PKH di Pekon Luas tersebut.

”Kami menghormati proses hukum, dan proses di kami sudah berjalan, yang bersangkutan sudah kami berikan surat peringatan (SP) 1, dan persiapan untuk SP 2 dan tinggal diproses oleh pihak dinas,” kata dia.

Niat baik dari MG telah ada, dimana dan bansos PKH yang dilakukan pemotongan akan dikembalikan ke penerima, dan itu juga sesuai dengan arahan dari pihak Kejari Lambar.

”Berkaitan dengan masalah ini, kami meminta pertimbangan pusat yang tentunya atas hasil disini, dan proses kami tetap lanjut, karena itu menyimpang, sehingga kemungkinan besar yang bersangkutan dimutasikan ke tempat lain, namun dengan catatan tidak melakukan hal-hal menyimpang,” pungkasnya (Hendri)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bupati Lam-Tim Membuka Acara Seminar dan Loka Karya Adat

Sel Okt 29 , 2019
Headlinelampung.com, […]