views

Bahas Covid-19, Pemkab Way Kanan Rakor Virtual Meeting dengan Menkopolhukam

HEADLINE LAMPUNG, WAY KANAN –┬áPemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan melalui Sekretaris Daerah, Saipul, engikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengamanan dan Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pilkada 2020, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) melalui virtual meeting, di Kantor sekretariat pemkab setempat, Rabu (09/09/2020).

Pada Kesempatan itu Menkopolhukam, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, Menyampaikan bahwa penundaan pilkada serentak tahun 2020 pada waktu yang lalu merupakan pilihan kebijakan terbaik pemerintah bersama dengan DPR RI dan penyelenggara pemilu sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan desember 2020 nanti harus dilakukan dengan syarat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan serta tetap menjaga nilai-nilai demokrasi disetiap tahapan pilkada serentak 2020,” ujar Mahfud MD.

Ia juga menjelaskan implementasi kebijakan telah dilakukan baik dari pemerintah maupun penyelenggara pemilu, antara lain adalah melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

“Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota & Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 dan Perbanwaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019,”jelasnya.

Sementara itu, Rapat yang juga diikuti Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Juga menegaskan bahwa kementerian dalam negeri akan bertindak tegas kepada pasangan calon baik incumbent maupun petahana yang berkali-kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 dengan mempertimbangkan opsi sanksi berupa penundaan pelantikan, mengikuti pendidikan dan pelatihan serta tidak akan memenuhi usulan penunjukan PJS oleh Gubernur apabila gubernur tidak mampu mengendalikan KDH/WKDH yang tidak taat protokol kesehataan

Muhammad Tito Karnavian meminta agar tiap-tiap daerah yang akan melakukan pilkada serentak tahun 2020 untuk melakukan rapat masing-masing dengan mengundang parpol dan kontestan untuk menyampaikan aturan-aturan sebagai contoh apabila leadnya KPUD maka temanya adalah menjelaskan terkait tahapan-tahapan dan pelaksanaan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, apabila leadnya kepolisian maka temanya adalah Pengamanan Pilkada.

“Saya juga meminta kepada pemerintah daerah yang mengadakan pilkada serentak 2020 dan kepada seluruh kontestannya untuk membuat pakta integritas yang isinya patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan patuh terhadap protokol kesehatan baik aturan KPU, Perda, dan atau Perkada,”tegasnya.

Rapat tersebut juga dihadiri Kapolres Way Kanan, AKBP Binsar Maanurung, S.H.,S.IK.,M.Si, Dandim 0427/WK, Letkol Inf. Anak Agung Gede Rama, CP, S.Sos., M.Tr. (Han), Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan, Susilo.,S.H, Kepala BPBD, Bismijanadi S.E, Kasat Satpol PP, Drs. Nuryadin Ali Mustofa, dan Kepala Kesbangpol, Indra Zakariya Rayusman, S.H., M.H. (*/Migo)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Hanya Tiga Pekon di Lampung Barat Dinilai Layak Pemekaran

Rab Sep 9 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]