views

Verfak Ijazah Nanang, KPU Lamsel Jalankan Tupoksi

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG SELATAN-Verifikasi faktual (Verfak) ijazah STTB milik Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto oleh KPU terkesan hanya sebatas syarat formil saja.

Betapa tidak, verfak ijazah tersebut diketahui hanya menindaklanjuti legalisir ijazah terbitan tahun 1987 tersebut oleh SMA 9 Bandar Lampung.

KPU Lamsel diduga tidak berinisiatif menindak lanjuti sejumlah kejanggalan di ijazah yang digunakan sebagai syarat calon bupati dalam Pilkada 2020 ini yang belakangan santer mencuat.

Komisioner KPU Lamsel Kordiv Divisi Teknis, Hendra Apriyansyah saat ditemui di sekretariat KPUD membenarkan jika dirinya sebagai verifikator yang ditugaskan ke SMA 9 Bandar Lampung, Sabtu (12/9/2020).

Namun begitu, Hendra membantah jika verfak yang dilakukannya sebagai hanya formalitas.

Menurut dia, verfak ini merupakan inisiasi KPU karena menemukan sejumlah administrasi formil yang diperlukan konfirmasi dan klarifikasi dari pihak sekolah tersebut.

“Verfak ini kan bukan atas dasar laporan masyarakat, tapi merupakan inisiasi KPUD, karena ada sejumlah hal yang perlu kami mintai klarifikasi dan konfirmasi terkait formal administrasi ijazah bakal calon. Yakni, asal sekolah SMA Tunas Harapan Bandar Lampung, sedangkan stempel ijazah oleh SMA 5 Tanjung Karang. Sedangkan pihak sekolah yang melegalisir adalah SMA 9 Bandar Lampung,” ungkap Hendra di ruang kerjanya, Minggu (13/9/2020).

Menurut Hendra, setelah dilakukan verfak maka diketahui asal sekolah bakal calon Bupati Lamsel, Nanang Ermanto memang menempuh pendidikan di SMA Tunas Harapan.

Sedangkan, pihak sekolah yang mengeluarkan ijazah adalah SMA 5 Tanjung Karang pada 1987 silam. Namun, sejak tanggal 7 Maret 1997 berubah menjadi SMU Negeri 9 Bandarlampung sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud RI, nomor 035/O/1997.

“Kami (KPU Lamsel) hanya menjalankan amanat UU. Sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahwa berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang,” tukasnya.

Dari hasil verfak, terus Hendra, diperoleh konfirmasi dari pihak SMA 9 Bandar Lampung bahwa memang pihak mereka yang melakukan legalisir sesuai nomenklatur perubahan nama sekolah pada 1997.

“Kalau ada pertanyaan sejumlah kejanggalan di ijazah tersebut, itu bukan ranah kami. Kami fikir itu sudah domainnya penegak hukum. Sedangkan kami disisi adalah sebagai penyelenggara menjalankan tupoksi sesuai aturan kewenangan kami,” jelas Hendra.

Sebelumnya, santer pemberitaan dugaan sejumlah keganjilan di ijazah STTB tersebut, seperti sidik jari tidak menimpah foto, dan perbedaan tanda tangan Nanang antara STTB dan Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM) dan juga perbedaan huruf kapital untuk Nama dan huruf latin untuk keterangan di STTB tersebut.

Bahkan, berbuntut pelapot pencemaran nama baik oleh Kepala Desa Margodadi Sutrimo sebagai narasumber yang perkaranya saat ini masih ditangani oleh Satreskrim Polres Lamsel. (ricky)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Warga Lampung Barat Konfirmasi Covid-19 Bertambah Tujuh Orang

Ming Sep 13 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]