views

Warga Lamtim tak Patuhi Protokol Kesehatan, di Denda Rp100 Ribu dan Pengusaha Rp1 Juta

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG TIMUR-Bupati Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Zaiful Bokhari mempimpin langsung rapat koordinasi (Rakor) Pencegahan Covid-19, dan sosialisasi rancangan peraturan bupati (Raperbup) di aula Utama Setdakab kabupaten setempat, Kamis (17/9/2020).

Bupati Lamtim, Zaiful Bokhari sampaikan Raperbup tersebut, menyikapi kondisi Covid-19 yang saat ini sedang wilayah kabupaten setempat.

“Lamtim saat ini, sudah menjadi daerah cluster terbaru terjangkitnya virus corona. Kita harus menyikapi ini, agar Pilkada bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dan yang lebih utama bisa menjaga kesehatan masyarakat Lamtim,” ujar Zaiful.

Dijelaskannya, ada beberapa poin hasil rakor salah satunya, untuk pelaksanaan kampanye secara tatap muka dapat dilakukan maksimal 100 orang.

“Kegiatan kampanye bisa dilakukan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Artinya, kalau bertatap muka tidak boleh lebih dari 100 orang,” kata Zaiful.

Sementara itu, lanjut Ia, masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan mendapatkan sanksi berupa teguran, denda ataupun pencabutan izin.

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, pada situasi covid-19 akan dikenakan sanksi bagi perorangan berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, serta denda administrasi paling tinggi Rp100 ribu,” tukasnya.

Kemudian, kata Zaiful, sanksi bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi paling tinggi sebesar Rp1 juta, penghentian sementara kegiatan, penghentian tempat kegiatan, pencabutan sementara izin, dan atau pencabutan tempat izin.

Dikatakanya, bagi masyarakat yang ingin melaksanakan resepsi maupun kegiatan, maka wajib meminta izin paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

“Untuk pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, yang pertama pembatasan pemberian izin keramaian atau hajatan, serta untuk keluarga yang ingin melaksanakan resepsi atau kegiatan wajib meminta izin kepada kepolisian paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan. Dengan melampirkan rekomendasi, dari camat setelah dilakukan monitoring dan evaluasi persiapan di lokasi oleh Satgas Covid-19 yang dibentuk oleh camat,” jelasnya.

“Penyelenggara hanya dapat mengundang 500 orang, dalam 1 hari dan menyiapkan maksimal 50 kursi. Artinya harus bergantian, jika ada 50 kursi maka akan ada 10 gelombang agar pas untuk 500 orang,” tukasnya.

Ditambahkan Zaiful, penyelenggara juga menyediakan masker untuk tamu undangan yang tidak memakai masker, serta tidak diperkenankan untuk pentas musik atau jika harus menggunakan maka diperkenankan orgen tunggal digelar secara minimalis, artinya crew paling banyak berjumlah 5 orang. Sementara, kelompok hiburan kuda lumping dan Reog Ponorogo belum diperkenankan.

Zaiful berharap, camat agar dapat menjalankan Perbup tersebut sebaik-baiknya, serta mengkoordinasikannya dengan forkopimcam yang ada di kecamatan masing-masing. (*/edwar)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bupati Pringsewu Antar Kepulangan Pasien Sembuh Covid-19

Sab Sep 19 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]