views

IMM Aksi Tolak UU Ciptaker Omnibus Law di Pemkot Bandar Lampung, Ini Tiga Pernyataan Sikap Herman HN

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG — Aksi massa tolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law masih berlanjut.

Kali ini aksi massa digelar di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Senin (12/10/2020).

Puluhan massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Lampung melakukan aksi dengan santun, menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dan meminta kehadiran Wali Kota Bandar Lampung Herman HN.

Dalam penyampaian orasinya, Ketua IMM Cabang Kota Bandar Lampung, Bayu Pranoto, meminta agar wali kota melayangkan surat ke pemerintah pusat, untuk menolak UU Ciptaker Omnibus Law.

“Kami hanya meminta Wali Kota Herman HN hadir menemui massa di depan Kantor Pemkot dan menolak UU Ciptaker secara tertulis lalu mengirimkanya ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ujarnya.

Menurut dia, meskipun ditandatangani presiden atau tidak, UU Cipta Kerja tetap dianggap sah.

Maka dari itu pihaknya meminta Walikota menolak UU Omnibus Law

“Kami turun ini bukan hanya untuk mendapatkan eksistensi saja, karena pada Sabtu lalu kami berorasi di depan Gedung DPRD tapi tidak ada yang menerima, ketua DPRD tidak ada,” jelasnya.

Dengan demikian, puluhan ikatan mahasiswa Muhammadiyah berharap wali kota mengabulkan permintaan untuk menolak UU Omnibus Law.

“Kami berharap Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN mengabulkan permintaan kami,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Herman HN menemui puluhan mahasiswa yang sedang melakukan orasi.

Herman HN mengungkapkan permohonan pembatalan UU Omnibus Law itu bukan kewenangannya.

“Penolakan Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law itu hak pemerintah pusat, hak DPR RI. Jadi walaupun semua wali kota dan gubernur menolak tidak akan bisa. Kita harus cari jalan keluarnya,” kata Herman HN.

Dalam hal itu juga, atas permintaan dari IMM, Herman HN membuat tiga pernyataan sikapnya danĀ  ditandatangani, yaitu:

1. Setiap izin usaha harus ada izin lingkungan, alasannya agar tidak mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat.

2. Tentang PHK, gaji buruh sebelum di-PHK harus dinaikan dua kali lipat atau seratus persen dan kemudian dibayar pesangon oleh pengusaha.

3. Upah buruh per jam ditentukan oleh pemerintah daerah, kemudian upah setiap tahunnya harus naik.

Menurut Herman HN, jika ingin melayangkan surat ke pemerintah pusat sangat kecil sekali hasilnya positif atau sia-sia

“Saya juga sama pemikiran dengan adik-adik mahasiswa. Bisa saja saya teken permintaan dari mahasiswa ini. Tapi itu sama saja bohong. Tidak akan di-ACC DPR dan pemerintah pusat,” ujarnya. (Sandi)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemdes Tanjung Kesuma Gelar Musrenbangdes

Sen Okt 12 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]