Gubernur Lampung Hadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penanganan Pengaduan Masyarakat WBS di KPK

1

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk hadir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (21/12/2020).

Undangan orang nomor satu di Provinsi Lampung itu untuk menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

Hadir Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak.

Dalam kerjasama ini, Ketua KPK Firli menjelaskan bahwa penanganan pengaduan masyarakat atau WBS terintegrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan (masyarakat).

BACA JUGA:  Meninggal Bertambah Tiga Orang, Pedagang di Bandar Lampung Positif Covid-19

Koneksi data dengan KPK diharapkan membuat penanganan pengaduan lebih efisien dan menghindari duplikasi penanganan, ” ujarnya

Selain itu, efektivitasnya juga akan meningkat dengan kemudahan koordinasi dan monitoring penanganan pengaduan antara lembaga/instansi dengan KPK.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem tersebut, dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan lembaga, kebijakan, pembangunan budaya organisasi serta pemantauan dan evaluasi bersama KPK.

Dengan adanya “whistleblowing system”, sebuah organisasi/lembaga akan mendapat manfaat besar karena bisa mendeteksi tipikor sejak dini, memperoleh informasi lebih awal adanya dugaan pelanggaran sekaligus dapat melakukan pemetaan titik-titik rawannya.

Diharapkan dengan kerja sama ini dapat dilakukan perbaikan sistem yang rentan terhadap potensi tindak pidana korupsi, ” kata dia

BACA JUGA:  Antisipasi Macet, Hutama Karya Tambah Dua Pintu Tol Kota Baru Lampung

Kemudian lanjut Firli, dengan mengimplementasikan sistem ini akan menunjukkan upaya yang dilakukan lembaga/organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Kerja sama ini meliputi aspek, penguatan aturan internal instansi mitra KPK yang mengatur penanganan pengaduan. Juga pengelolaan komitmen penanganan pengaduan, penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan, serta pertukaran data dan atau informasi, ” tutup nya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Kepala Biro Hukum Zulfikar, Inspektur Adi Erlansyah dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung Yuda Sukmarina. (Sandi)