views

DPMP Lambar Sosialisasi Program Prioritas dan Penghapusan Tunjangan Aparatur Pekon

Headlinelampung, Lampung Barat – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Lampung Barat, tengah giat melaksanakan sosialisasi program prioritas kabupaten dan provinsi, untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan APBDes tahun 2020, agar apa yang yang menjadi program tersebut dapat dimaksimalkan.

Kepala Bidang Pemerintahan DPMP Lambar, Ruspel Gultom mengatakan, apa saja yang menjadi program prioritas kabupaten dan provinsi harus bisa dimaksimalkan dalam penyusunan APBDes, selain itu juga kita menekankan agar penyusunan APBDes tersebut segera diselesaikan.

“Kita dari pihak DPMP pada setiap sosialisasi selalu menekankan bahwa di januari ini penyusunan APBDes harus segera selesai, karena target kita januari ini harus ada pekon yang ADD nya sudah cair,” tegasnya Rabu (22/01/2020).

Ia menjelaskan, berdasarkan pengajuan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sekarang tidak harus menunggu keseluruhan Pekon itu siap seperti tahun-tahun sebelumnya, pekon mana saja yang sudah siap bisa langsung pencairan.

“Pencairan ADD tidak melalui rekening kas daerah seperti biasanya tapi sudah langsung masuk kas Pekon, untuk itu target kita di bulan januari ini adalah tiga pekon dari tiap kecamatan sudah siap,” ungkapnya

Rupel menyebutkan, kendala belum selesainya penyusunan APBDes sekarang adalah belum selesainya pelaporan ikhtisar DD semester II tahun 2019.

”Ini yang lagi kita genjot sekarang, sampai saat ini baru 26 pekon saja yang sudah menyelesaikan pelaporan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan jika waktu sudah mepet dan pelaporan belum selesai maka akan di dis, sedangkan BPK sudah menunggu untuk mereview , maka ini juga jadi tanggung jawab pihak DPMP untuk menekankan penyelesaian pelaporan tersebut,” ujarnya

“Semua kembali pada SDMnya masing-masing, karena dari segi sosialisasi dan pelatihan saya rasa sudah memadai, hingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda” tambahnya

Selain sosialisasi program prioritas, Ruspel Mengatakan, pihaknya juga mensosialisasikan tentang peniadaan tunjangan untuk aparatur pekon, mulai dari tunjangan juru tulis, Kaur, Kasi dan pemangku.

“Yang mendapat tunjangan hanya peratin saja yang lain hanya menerima Penghasilan Tetap (Siltap), ini semua mengacu pada Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa,” jelas Ruspel

Menurut Ruspel, walaupun tunjangan aparatur ditiadakan, namun jika secara akumulasi Siltap meningkat dari sebelumnya, karena naik setara Golongan II. A.

“Walaupun aparatur tidak lagi menerima tunjangan tapi secara akumulasi Siltap aparatur pekon tetap meningkat,
sedangkan untuk anggota Lembaga Himpun Pekon (LHP) sendiri tidak menerima Siltap, mereka hanya menerima tunjangan, walaupun ikut mengalami kenaikan tapi nominalnya tidak begitu besar,” pungkasnya. (Hendri)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tekab 308 Polres Tuba Tangkap Buronan Pelaku Curas Pelajar

Rab Jan 22 , 2020
Headlinelampung, […]