views

Februari, DPMP Lambar Targetkan Pencairan Dana Desa

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG BARAT – Mekanisme pencairan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 diketahui berbeda, berdasarkan peraturan menteri keuangan (Permenkeu) nomor 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Jika di tahun sebelumnya mekanisme pencairan yakni 20 persen pada tahap awal, kemudian 40 persen di tahap kedua dan ketiga, mulai tahun ini pencairan 40 persen tahap pertama dan kedua kemudian 20 persen pada pada tahap ketiga.

Kabid Pemerintahan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) Lampung Barat (Lambar) Ruspel Gultom mengatakan, pada Permenkeu nomor 205 tersebut selain telah mengatur mekanisme pencairan tahap satu, dua dan tiga juga telah mengubah sistem realisasi ke pekon.

“Dalam Permenkeu tersebut juga disebutkan bahwa untuk proses pencairan itu dari Kas Negara langsung ke Kas Pekon, tidak seperti sebelumnya dimana alokasi DD dikirim pusat ke kas umum daerah terlebih dahulu baru diteruskan ke pekon,” jelas Ruspel

Berkaitan dengan peraturan tersebut, ada dampak dimana pekon yang sudah siap atau sudah mengajukan pencairan tidak harus menunggu pekon lainnya seperti sebelumnya yakni minimal 75 persen baru bisa dicairkan.

”Sekarang mana saja pekon yang sudah siap, misalkan sudah ada dua pekon yang mengajukan dan sudah melengkapi persyaratan maka sudah bisa mencairkan, dan tentunya ini kebijakan yang sangat baik, sehingga pekon yang sudah siap tidak terhambat hanya gara-gara ada pekon lainnya yang belum siap,” ungkapnya

Ruspel juga menjelaskan, Lambar merupakan kabupaten tercepat di provinsi Lampung yang menerbitkan peraturan bupati (Perbup) pada 27 Desember 2019, dan ditindaklanjuti dengan dilaksanakan launching pada tanggal 6 Januari lalu.

“Sosialisasi sudah dilakukan, namun pada tanggal 31 Desember muncul PMK (Permenkeu) nomor 205 tahun 2019 terkait pengelolaan dana desa tahun 2020, ini merubah mekanisme pencairan,” kata dia.

Meskipun begitu, Ruspel menegaskan hal tersebut tidak sampai menghambat proses yang ada di pekon, dimana saat ini sembari proses revisi Perbup, maka di tingkat pekon sudah mulai dilakukan penyusunan APB-P, dan sudah ada 16 pekon.

”Kalau misalnya revisi Perbup segera terselesaikan, maka target kami minggu kedua bulan Februari ini pencairan sudah bisa dilakukan,” pungkasnya. (Hendri)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bupati Tanggamus Serahkan Sertifikat Hak Atas Tanah Kegiatan PTSL 2019

Sel Feb 4 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]