views

Reses DPRD Mesuji Dapil I, Masyarakat Usul Bibit Padi dan Pupuk Bersubsidi

HEADLINELAMPUNG, MESUJI – Anggota DPRD Mesuji dari daerah pemilihan (Dapil) I Kecamatan Mesuji, dan Mesuji Timur, menggelar reses masa sidang II tahun 2020 di Aula Balai Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Rabu (5/2/2020).

Hadir sembilan Anggota Dewan yakni Wakil Ketua I Yuliana Rahmi Safitri,ST , Wakil Ketua II Bob Nasution, Idrus Topik, Tri Isyani,  Yuli Darsah putra,  Tutik Handayani,  Mardinata,  Dedi Setiawan,  Hirmando, hadir juga dalam Reses ini perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Kepala Desa Tanjung Menang Selamet Riadi,  para Aparatur Desa, dan para Warga Desa Tanjung Menang. 

Kepala Desa Tanjung Menang, Selamet Riadi, mengusulkan berbagai permasalahan dalam bidang pertanian, di antaranya masyarakat meminta bibit padi berkualitas dan soal kelangkaan pupuk bersubsidi di desanya. 

“Saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo se-kecamatan Mesuji Timur pada 2018 lalu, mengatakan Kecamatan Mesuji Timur adalah salah satu Lumbung Beras Nasional. Tapi kenyataannya mengapa pada 2019 kemarin Kecamatan Mesuji mengalami kesulitan bibit unggul dan pupuk bersubsidi,” ujarnya. 

Dia berharap kepada para Anggota Dewan untuk membantu masyarakat mencari solusi, agar tahun ini tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk bersubsidi dan bibit padi unggul.

Anggota DPRD Mesuji, Idrus Topik, mengatakan keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat akan langsung ditanggapi Dinas Pertanian. 

Pihak Dinas pertanian pun akan berbenah, jangan sampai kuota pupuk kembali mengalami kesulitan.

“Itu karena Kecamatan Mesuji Timur termasuk kawasan lumbung padi, dan mudah-mudahan tahun ini Mesuji tidak mengalami kesulitan lagi dalam bidang pertanian nya,” jelasnya

Wakil Ketua II DPRD Mesuji, Bob Nasution, juga berpesan kepada para aparatur desa, terutama para RT, untuk mendata masyarakat miskin yang ada di Desa Tanjung  Menang.

Dia menegaskan jangan sampai ada yang tidak terdata, karena apabila data tersebut telah masuk ke dinas di kabupaten, maka data tersebut tidak dapat ditambah atau diubah kembali. 

“Kami dari DPRD meminta kepada pihak eksekutif dan dinas terkait, untuk melakukan pendataan berdasarkan masyarakat miskin di masing-masing desa. Berdasarkan data ini masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial maupun bantuan lainnya,” jelas Bob. (agung)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

LKS Alamanda Tanggamus Serahkan Sembilan Kursi Roda ke Penyandang Disabilitas Berat

Rab Feb 5 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]