views

Pengelolaan di Lamsel Terburuk Se-Lampung, Komisi I DPRD Kawal DD dan ADD

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG SELATAN – Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) monitoring persiapan pelaksanaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 ke seluruh desa di Kecamatan Sragi, Jumat (7/2/2020).

“Monitoring rutin, untuk awal tahun ini memang kita start di Kecamatan Sragi,” kata Anggota komisi 1, Dede Suhendar.

“Desa merupakan ujung tombak pemerintahan, dimana tolak ukur pembangunan ada di desa,” tambah politisi PKS itu.

Dijelaskan, Komisi 1 dalam monitoring menitikberatkan sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur desa. Siltap aparatur desa setara dengan PNS golongan IIa.

“Untuk 2020 ini kenaikan siltap telah terakomodir dalam APBD dengan pos anggaran ADD. Dengan begitu diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja aparatur desa,” harap Dede.

Diungkapkannya, dengan adanya pernyataan dari Kopsurgah KPK yang menyebutkan pengelolaan DD dan ADD di Lampung Selatan adalah yang terburuk di Provinsi Lampung, merupakan ‘tamparan keras’ sekaligus motivasi untuk menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya.

“Untuk itu DPRD Lamsel berkomitmen untuk mengawal pengelolaan DD dan ADD ini dari awal hingga realisasi akhir tahun nanti. Kami pantau terus setiap tahapan, apa dan bagaimana DD dan ADD dikelola sesuai dengan peraturan yang telah digariskan,” kata Dede yang berdomisili di Kecamatan Way Sulan, Lamsel.

Diterangkannya, penanganan pelanggaran terhadap DD bersifat pembinaan dengan syarat tertentu sesuai regulasi yang telah diatur. Namun Dede mengingatkan hal itu jangan dijadikan tameng dalam pengelolaan DD dan ADD.

“Pembinaan itu terhadap pelanggaran yang bersifat administratif. Namun jika ditemukan ada indikasi pidana, maka penanganannya pun dilakukan tindakan penegakan hukum,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Dede, aparat pengawas internal pemerintah (APIP) harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) dengan obyektif dan bertanggung jawab.

“Jangan dijadikan alat ‘pengondisian’ bagi desa. Ke depan, kita minta segala penanganan, baik temuan maupun laporan masyarakat terhadap pengelolaan dana di desa, dapat dilakukan secara transparan dan terbuka, agar masyarakat bersama-sama ikut mengawasi. Jadi tidak ada lagi istilah ‘Bagaimana lantai akan bersih jika sapunya kotor,” kata Dede.

Monitoring juga diikuti Wakil Ketua DPRD Lamsel Agus Sartono, Ketua Komisi 1 Bambang Irawan dan sejumlah anggota komisi 1 lainnya.

Komisi 1 juga menyoroti pengelolaan BUMDes, yang hampir di seluruh desa di Lamsel dinilai stagnan.

Dibutuhkan inovasi dan improvisasi pengelolaan BUMDes yang dapat meningkatkan PADes.

“Untuk BPD agar memberi dorongan dan masukan bagi pengelolaan BUMDes. Jika BUMDes dikelola dengan baik, tentu memberikan kontribusi bagi kenaikan PADes. Jika hal itu dapat diimplementasikan, maka tunjangan BPD bisa dinaikkan, seiring dengan naiknya PADes,” kata Ketua Komisi 1 Bambang Irawan. (ricky)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ucapkan Hari Pers Nasional 2020, Kasatlantas Polres Lampura: Semoga Polisi dan Wartawan Bersinergi-Solid

Sab Feb 8 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]