views

Bupati Pesawaran Lampung: Lahan 219 Poktan Segera Miliki Status

HEADLINELAMPUNG, PESAWARAN – Sebanyak 219 kelompok tani (Poktan) di Register 18, 19, 20 dan 21 Kabupaten Pesawaran, Lampung, dalam waktu dekat akan memiliki status lahan yang digarap.

Hal itu diungkapkan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, saat menerima audiensi puluhan orang yang tergabung dalam poktan di Register 21, Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau.

“Kita akan ajukan pada Maret 2020 sebanyak 15 SK Kementerian Lingkungan hidup, terkait status kemitraan dengan para penggarap kawasan, yang selama ini mereka tidak ada status terkait hak dan kewajiban,” ujarnya, usai audiensi, Rabu (12/2/2020).

Bupati mengatakan, sebelumnya sebanyak tiga SK telah diterbitkan. Untuk lahan lebih dari 100 hektare.

“Setelah kelompok memiliki status, maka dapat dikatakan legal dan memiliki hak serta kewajiban yang tercantum pada 14 pasal peraturan,” jelas Dendi.

Menurut bupati, SK tersebut memiliki batas waktu 35 tahun. Otomatis diperpanjang, dan masih orang yang sama, serta masih terpakai kawasan garapan mereka.

Mengingat belum semua kelompok melengkapi berkas, Dendi berharap agar 15 kelompok yang ada saat ini melengkapi berkas untuk diusulkan ke pusat.

“Kita telah berhasil mendapatkan SK, seperti Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau, salah satu contoh Cirompang telah terbit tiga SK,” jelas bupati.

Tidak banyak makan waktu, hanya 12 hari SK terbit oleh menteri ketika itu.

“Kita juga berharap kelompok-kelompok yang belum memiliki SK dapat segera melengkapi berkas administrasi agar segera kita ajukan,’ imbau Dendi.

Itu karena ada kelemahan administrasi dalam setiap kelompok, sehingga terus dilakukan pendampinga dari pemerintahan desa, kecamatan hingga kabupaten, ikut melakukan pendampingan guna percepatan administrasi, sehingga surat keputusan menteri terkait percepatan kemitraan perhutanan sosial ini segera terbit.

“Saya sebagai bupati ke depanya pun bisa intervensi bilamana mereka (kelompok) memiliki kejelasan surat secara legalitas,” kata Dendi.

“Hutan kita saat ini mengalami degradasi yang luar biasa. Tidak ada yang menjaga secara kelompok, kecuali bila mereka diberikan hak dan kewajiban,” tambah bupati.

Pemerintah bila memberikan kepercayaan secara legal untuk masing-masing kelompok menjaga hutan kawasan tersebut guna kehidupan mereka, pemerintah meminta dapat kiranya menjaga hutan tersebut.

“Jaga kelestarian hutan di kawasan guna keberlanjutan hutan register yang ada di Kabupaten Pesawaran. Saya hanya minta itu, karena selama ini lepas tangan semua,” ujar Dendi.

Dia juga menegaskan untuk penerbitan SK diserahkan pada setiap kelompok tani, sampai sejauh mana kesiapan dari kelompok ini. (agung)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dendi Lantik Empat Kepala Desa-Lima Penjabat Kades di Pesawaran Lampung

Rab Feb 12 , 2020
HEDLINELAMPUNG, […]