views

Angka Kemiskinan di Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah Capai 12 Persen

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG TENGAH – Kecamatan Terbanggi Besar di Lampung Tengah (Lamteng) butuh perhatian serius. Penerima PKH ada di angka 3.000 lebih kepala keluarga (KK). Sementara angka kemiskinan mencapai 12 persen.

Pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), terungkap aspirasi masyarkat lebih dititikberatkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur.

Menurut Ketua DPRD Lamteng, Sumarsono, salah satu penentuan titik pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

“Musrenbang ini salah satu penentuan titik pembangunan. Apalagi, kita mulai menerapkan e-planning dan e-budgeting. Aspirasi dari masyarakat dan DPRD akan jadi kajian Bappeda untuk ditindaklanjuti. Apalagi masyarakat di sini banyak menuntut pembangunan infrastruktur,” ujarnya, usai menghadiri musrenbang, Selasa (18/2/2020).

Untuk itu Sumarsono mengharapkan sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Terbanggi Besar terus ditingkatkan.

“Tadi dijelaskan bagaimana SDM lebih ditingkatkan. Dengan SDM unggul, semua mudah diraih. Apalagi di Kecamatan Terbanggi Besar ini kemiskinan ada di angka 12 persen. Penerima PKH saja hingga 3.000 lebih. Terbanggi Besar ini butuh perhatian serius. Masyarakatnya ada yang sukses dan tidak,” terang Sumarsono.

Agar angka kemiskinan dapat ditekan, lanjut dia, harus ada arena dan program prima, sehingga dapat menekan angka kemiskinan.

“Secara nasional saja kemiskinan 7 persen, tapi di Kecamatan Terbangi Besar ini ada di angka 12 persen. Ini jadi pertanyaan besar,” tukas Sumarsono.

Dijelaskan, Terbanggi Besar jadi salah satu barometer Lamteng. Kendalanya SDM dan program yang tidak tepat sasaran. Mayoritas petani dan jasa.

“Petani banyak gagal panen. Makanya kemarin kita berjuang memperbaiki irigasi. Salah satu upaya memangkasnya itu,” imbuh Sumarsono.

Dia menjelaskan dalam bidang jasa dan perdagangan juga berpengaruh terhadap lesunya perekonomian.

“Lesunya perekonomian juga berpengaruh terhadap pendapatan. Harus dihidupkan juga pengelolaan pasar sehingga prima. Multiplayer effect-nya itu. Usulan- usulan nanti diharapkan dikaji eksekutif,” pungkas Sumarsono. (gunawan)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Disdikbud Lampura Imbau Kepsek Amanah Dalam Penggunaan Dana BOS

Sel Feb 18 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]