views

Dinas Perikanan dan Kejari Tanggamus Jalin Kerja Sama Bidang Hukum

HEADLINELAMPUNG, TANGGAMUS – Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat menjalin kerjasama dalam bidang hukum.

Kerjasama itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Kepala Dinas Perikanan Tanggamus, Edi Narimo dan Kepala Kejari (Kajari) Tanggamus David P Duarsa, di Rumah Makan Savanna, Kota Agung Timur, Rabu (19/02/2020).

Hadir Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Tanggamus Faisal Cesario Arapenta , Kepala Seksi Intelijen M. Rizka Saputra, Kabag Hukum Setdakab Tanggamus Arief Rakhmat dan jajaran pejabat Dinas Perikanan Tanggamus.

Kepala Dinas Perikanan Tanggamus, Edi Narimo, mengatakan, kerjasama di bidang hukum ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara bupati dengan kajari Tanggamus beberapa waktu yang lalu.

“Maksud dan tujuannya untuk memberikan pendampingan, pengawalan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Tanggamus, khususnya Dinas Perikanan,” ujarnya.

Dijelaskan, banyak persoalan hukum yang ada. Terkadang tidak bisa terselesaikan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah di Tanggamus.

“Itu sebabnya, diperlukan lembaga kejaksaan selaku pengacara negara untuk dapat membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun, yang bersinggungan dengan masyarakat sebagai mediator atau fasilitator, ” kata Edi.

Kajari Tanggamus, David P Duarsa, mengungkapkan, dengan semangat MoU, kedua pihak akan bekerja sama, khususnya dalam penegakan hukum di kabupaten tersebut.

“Secara teknis, dalam pelaksanaannya nanti kejari Tanggamus memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum,” terangnya.

Bantuan hukum dimaksud yakni kejari Tanggamus melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku kuasa hukum Dinas Perikanan berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk non litigasi dan atau litigasi.

“Pertimbangan hukum akan diberikan JPN dalam bentuk pendapat hukum atau legal opinion, pendampingan hukum atau legal assistance dan audit hukum atau legal audit di bidang perdata, serta tindakan hukum lainnya<” urai David.

Sedangkan bantuan hukum lainnya dalam bentuk penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), tentunya akan dilakukan dalam bentuk pemberian pelayanan hukum/pengawalan secara umum oleh kejari Tanggamus kepada Dinas Perikanan, ketika melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Hubungan kerjasama yang baik antara eksekutif, legislatif dan yudikatif telah mampu menciptakan suasana yang harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanggamus. Di samping itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga semakin meningkat.

“Harapan kami, hubungan yang baik ini dapat terus terbina sepanjang masa, demi membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, khususnya masyarakat Tanggamus,” kata David.

Kabag Hukum Pemkab Tanggamus ,Arief Rakhmat, menjelaskan salah satu dasar dilaksanakannya kegiatan MoU tersebut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER.025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam bidang Perdata dan Tata Usaha.

“Kesepakatan bersama tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemkab dan kejari Tanggamus, dengan tujuan meningkatkan efektifitas penanganan dan atau penyelesaian masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di vdalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi Pemkab Tanggamus,” ujarnya. (andi/rudi)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Juprius-Juanda Deklarasi, Siap Ikut Pilkada Serentak Way Kanan 2020

Rab Feb 19 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]