HEADLINELAMPUNG, TANGGAMUS-Pengurusan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), untuk mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun ajaran 2019-0202 di Kabupaten Tanggamus bermasalah.
Pasalnya, sejumlah kepala sekolah (Kepsek) mengaku hingga saat ini masih ada yang belum terealisasi, karena keterlambatan perekapan Siplah.
Menurut salah satu kepsek di Tanggamus, keterlambatan perekapan Siplah yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut, diduga hanya dikerjakan oleh satu orang untuk seluruh sekolah di Kabupaten Tanggamus.
Ironisnya, untuk mengurus Siplah yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut, sejumlah kepsek diduga mengeluarkan sejumlah dana yang dipotong dari dana BOS.
“Memang benar mas, untuk perekapan Siplah yang diserahkan kepada pihak ketiga, kami ditarik biaya dari dana BOS nilainya mencapai 5-10 persen,’ kata salah satu kepala sekolah yang minta namanya tidak disebutkan, belum lama ini.
Dijelaskanya, jumlah sekolah di Kabupaten Tanggamus untuk tingkat sekolah dasar (SD) totalnya mencapai 466 sekolah dengan rincian, 402 (SDN) dan 64 (SD Swasta). Kemudian, tingkat SMP totalnya mencapai 130 sekolah, dengan rincian 53 (SMP Negeri) dan 77 (SMP Swasta).
“Sebenarnya, kami tidak akan mempersoalkan potongan dana BOS itu, kalau perekapan Siplah selesai. Namun, kenyataanya sudah dana BOS dipotong perekapan Siplah tidak selesai karena hanya dikerjakan oleh satu orang,” ujarnya.
Ditambahkanya, kepala sekolah di Tanggamus berharap untuk kedepannya agar permasalahan Siplah tidak terulang kembali dan cepat terealisasi, setiap kecamatan dikerjakan oleh satu orang.
Benarkan Pemotongan
Sementara itu, Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan (SPLP) Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Agung saat dikonfirmasi terkait keluhan kepala sekolah tersebut, membenarkan adanya pemotongan dana BOS untuk perekapan Siplah.
Namun, Agung meskipun membenarkan adanya potongan dana BOS, terkait besarnya jumlah dana BOS yang dipotong memilih bungkam.
“Memang benar, untuk perekapan Siplah tahun ini, masih direkap oleh satu orang, dan terkait adanya pemotongan itu bisa konfimasi langsung denga Hendra, karena itu bukan wewenang saya,” jelas Agung.
Menurut dia, pihak ketiga atau PBJ yang ditunjuk untuk kepengurusan Siplah tahun ini adalah Hendra.
Ditempat terpisah, Hendra selaku PBJ atau pihak ke tiga pengurusan Siplah saat ingin dikonfirmasi headlinelampung, terkait dugaan potongan dana BOS sebesar 5-10 persen untuk perekapan Siplah, belum memberikan tanggapan.
Bahkan, konfirmasi melalui WhatsApp Hendra juga belum memberikan tanggapan terkait dugaan biaya perekapan Siplah yang bersumber dari dana BOS sebesar 5-10 persen.
“Saya masih di Bandung, sedang ada urusan kantor,” kata Hendra melalui pesan WhatsApp. (andi)
