Pemerintah Pusat Diminta Ikut Selesaikan Konflik Gajah dan Masyarakat di Lambar

15
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Barat, saat melakukan Rapat Koordinasi (Rakor), terkait konflik Gajah dengan masyarakat di dua kecamatan kabupaten setempat, Selasa (14/09/2021). (fofo: diskominfo)

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG BARAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat, meminta pemerintah pusat ikut membantu penyelesaian konflik gajah yang terjadi di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) kabupaten setempat.

Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Lampung Barat (Lambar) Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit, Selasa (14/09/2021).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Lambar, Parosil Mabsus itu, dihadiri oleh Ketua DPRD, Edi Novial, S, Dandim 0422/LB, Letkol CZI Benni Setiawan, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BB-TNBBS) Wilayah II Liwa, Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung melalui Kelompok Pengelola Hutan (KPH) Ketua Komisi II DPRD Lambar, Sarwani dan sejumlah pejabat teras Pemkab setempat.

Dalam rakor tersebut dibahas terkait langkah dan upaya penanganan terkait konflik masyarakat Suka Marga dengan kawanan gajah yang sudah berlangsung menahun tersebut, termasuk di dalamnya meminta keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK).

BACA JUGA:  Polres Tuba Pilih Tri Tunggal Jaya Jadi Contoh Kampung Tertib Lalu Lintas

“Meski sudah berlangsung sejak lama, namun belum ada solusi permanen menangani konflik gajah yang terjadi di Kecamatan Suoh dan BNS, untuk itu kita berharap pemerintah pusat melalui Kementerian LHK bisa ikut membantu penyelesaian konflik gajah dengan masyarakat Suoh,” ujar Parosil.

Menurutnya, konflik gajah dengan masyarakat Suoh dan BNS yang terjadi hampir dalam setiap tahun tersebut bukan hanya berdampak terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat melainkan juga sudah mengancam nyawa masyarakat yang ada di dua kecamatan tersebut.

“Konflik Gajah di Kecamatan Suoh, dan BSN ini sudah menjadi perhatian dan prioritas kita dalam penyelesaiannya sejak dulu, dan akan terus berupaya semaksimal mungkin termasuk berkoordinasi dengan lintas sektor,” ungkap Pakcik sapaan akrab Bupati Lambar itu.

BACA JUGA:  Update Kasus Covid-19, Tanggamus Bertambah Satu Orang Positif

Bahkan, kata Parosil, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI guna meminta dukungan dan bantuan terkait penyelesaian konflik gajah yang terjadi di Kecamatan Suoh dan BNS tersebut.

“Saya sudah berkoordinasi langsung, dengan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. Dan, menyambut baik, serta memastikan akan segera turun ke Lambar,” tukasnya.

Jika tidak ada halangan, kata Parosil Ketua Komisi IV DPR RI, akan datang langsung ke lokasi konflik gajah dengan masyarakat di Kecamatan Suoh dan BNS, Jumat (18/09/2021) mendatang.

“Kita sangat berharap, kehadiran pak Sudin selaku Ketua Komisi IV DPR RI. Karena, kita yakin kedatangannya bisa membantu memberi solusi penyelesaian konflik Gajah dan masyarakat di Lambar,” pungkas Parosil.(HL-Hendri/*)